BUMD Pemprov Bali Bisa Bangun Bandara Buleleng

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

BUMD Pemprov Bali Bisa Bangun Bandara Buleleng

Kamis, 16 Januari 2014, 18:14 WITA Follow

beritabali.com/ist

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Pembangunan bandara di Buleleng Bali hingga kini tak kunjung jelas. Terkait hal ini, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov Bali bisa mengambil alih, dengan memprakarsai sekaligus memimpin pembangunan bandara di Bali utara. Hal ini disampaikan ahli infrastruktur asal Bali, Anak Agung Ngurah Putu Wirawan, di Denpasar Bali (16/1/2014).

Ngurah Wirawan mencontohkan, dalam pembangunan Bandara di Buleleng, hal ini bisa diprakarsai dan dipimpin oleh Pemprov Bali dan juga Pemkab Buleleng, lewat BUMD miilik Pemprov Bali.

"Pemprov Bali bisa melihat contoh pembangunan Bandara Internasional di Jawa Barat, dimana pembangunan bandara tersebut diprakarsai dan dipimpin oleh Pemprov Jabar. Saham yang dimiliki Pemprov Jabar dalam pembangunan bandara baru ini lebih besar dibanding saham Angkasa Pura yang ikut ambil bagian dalam proyek pembanguna tersebut. Jadi Pemerintah provinsi masih punya saham mayoritas di bandara tersebut, tidak seperti Bandara Ngurah Rai Bali, dimana sepenuhnya milik PT Angkasa Pura," paparnya.

Pembangunan Bandara baru di Buleleng Bali, sambung Ngurah Wirawan, paling tidak akan membutuhkan investasi sekitar Rp 8 trilyun. Pembangunan bandara baru tersebut akan memakan waktu 4 hingga 5 tahun.

"Saya yakin ini akan bisa dilakukan jika BUMD Pemprov Bali sudah terbentuk nanti. BUMD milik Pemprov Jawa barat saja sudah bisa melakukan hal itu, dan kini bandara barunya sudah hampir jadi,"ujar pria yang dipercaya mengelola aset-aset milik Pemprov DKI Jakarta ini lewat BUMD Pemprov DKI.

Tak hanya pembangunan bandara baru di Bali utara, BUMD milik Pemprov Bali juga bisa melakukan pembangunan jalan tol yang menghubungkan Bali selatan dan utara. "Tapi ini memerlukan sinergi berbagai pihak di Bali. Pertama yang harus dilakukan adalah membentuk BUMD Pemprov Bali yang akan menjalankan itu semua dengan manajeman dan tenaga profesional di bidangnya," pungkasnya.