Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim hujan dan potensi bencana hidrometeorologi. Seluruh jajaran pemerintah hingga tingkat desa dan kelurahan diminta meningkatkan kewaspadaan, termasuk menyiapkan jalur evakuasi darurat serta lokasi pengungsian sementara.

Langkah antisipasi ini dilakukan menjelang puncak musim hujan yang diprediksi terjadi pada Februari 2027. Arahan tersebut disampaikan Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, saat memimpin Apel Siaga Bencana Pemkot Denpasar di Lapangan Puputan Badung I Gusti Ngurah Made Agung, Rabu (11/11/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Jaya Negara menegaskan kesiapsiagaan menghadapi bencana tidak boleh sebatas pemenuhan administrasi. Seluruh unsur terkait harus memastikan kesiapan operasional di lapangan, mulai dari personel, peralatan, kendaraan operasional, sarana evakuasi hingga perangkat komunikasi.

Menurutnya, Denpasar memiliki sejumlah potensi risiko bencana, seperti banjir, cuaca ekstrem, angin kencang, kebakaran, dan berbagai kejadian darurat lainnya. Karena itu, seluruh sarana dan prasarana penanggulangan bencana harus dipastikan dalam kondisi baik dan siap digunakan sewaktu-waktu.

"Jangan sampai hanya siap secara administratif, tetapi secara operasional tidak siap. Seluruh sarana dan prasarana harus benar-benar dipastikan dalam kondisi baik dan siap digunakan," tegasnya.

Selain kesiapan peralatan, Jaya Negara meminta sistem peringatan dini atau early warning system berjalan optimal. Mekanisme penyampaian informasi kepada masyarakat juga harus berlangsung cepat dan tepat agar langkah penanganan dapat segera dilakukan ketika terjadi keadaan darurat.

Ia menilai kecepatan bertindak menjadi salah satu faktor penting dalam penanggulangan bencana. Untuk itu, koordinasi lintas sektor perlu diperkuat agar tidak terjadi kebingungan maupun tumpang tindih tugas saat penanganan di lapangan.

Jaya Negara mengingatkan, penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh unsur, mulai dari TNI, Polri, Basarnas, pecalang, relawan, dunia usaha hingga masyarakat.

Setiap unsur diminta memahami tugas dan tanggung jawab sesuai kapasitas serta kewenangannya. Dengan demikian, mekanisme koordinasi dan pembagian tugas dapat berjalan jelas ketika menghadapi situasi darurat.

"Urusan penanggulangan bencana tidak mungkin dilakukan BPBD sendiri. Perlu kerja sama seluruh unsur terkait. Dalam situasi darurat, mekanisme koordinasi dan pembagian tugas harus jelas sehingga tidak terjadi kebingungan maupun tumpang tindih," ujarnya.

Perhatian khusus juga diarahkan pada kesiapsiagaan di tingkat kewilayahan. Camat, lurah, dan perbekel diminta aktif mengidentifikasi wilayah rawan bencana di masing-masing daerah, terutama titik-titik yang berpotensi mengalami genangan dan banjir.

Jaya Negara menegaskan, aparat kewilayahan tidak boleh hanya menunggu laporan ketika bencana terjadi. Mereka harus memahami kondisi wilayah dan mampu mengambil langkah awal berdasarkan potensi risiko yang telah diidentifikasi.

Sementara itu, sebagai langkah pencegahan menghadapi musim hujan, perangkat daerah terkait diminta meningkatkan pemeliharaan saluran drainase dan sungai. Identifikasi terhadap pohon-pohon yang berpotensi tumbang akibat angin kencang juga perlu dilakukan, disertai pemangkasan terhadap pohon yang dinilai membahayakan.