Wapres : Gerakan Radikal ISIS Contoh Gagalnya Demokrasi

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Wapres : Gerakan Radikal ISIS Contoh Gagalnya Demokrasi

Bali Demokrasi Forum

Kamis, 10 Desember 2015, 16:30 WITA Follow

beritabali.com/ist

BERITABALI.COM, BADUNG.

Beritabali.com, Nusa Dua. Merebaknya kasus terorisme beberapa waktu lalu seperti yang terjadi di Perancis serta isu pergerakan radikal seperti ISIS mengedepankan kekerasan, merupakan sebuah contoh gagalnya pelaksanaan demokrasi. Gerakan ISIS yang muncul di Negara Irak dan Syria tersebut merupakan suatu bentuk dimana gerakan tersebut menegakkan demokrasi dengan menggunakan cara cara kekerasan.

Demokrasi tidak bisa ditegakkan dengan kekerasan melainkan harus ditegakkan dengan cara cara yang demokratis dan diperlukan kebersamaan dalam mewujudkannya.

Demikian disampaikan Wakil Presiden Republik Indonesi Jusuf Kalla dalam sambutannya saat membuka Bali Demokrasi Forum (BDF) ke-8 di Bali Nusa Dua Convention Centre, Kamis (10/12/2015 ).

Lebih lanjut Jusuf Kalla menyampaikan bahwa demokrasi bukanlah sebagai sebuah tujuan melainkan sebuah cara dalam mencapai tujuan tersebut dimana tujuan tersebut adalah mewujudkan rakyat yang sejahtera.

Dalam ajang BDF kali ini yang bertajuk “Democracy and Effective Public Governance” ini Wapres berharap masing masing negara peserta dapat saling bertukar pikiran serta sebagai ajang menyimak pengalaman pelaksanaan demokrasi dari masing masing negara peserta dimana demokrasi adalah sesuatu yang bersifat universal yang akan disesuikan dengan keunikan keunikan yang dimilki oleh masing masing negara.

“ Tidak ada copy paste dalam pelaksanaan sebuah demokrasi, semua akan tergantung pada keunikan masing masing tempat,” imbuhnya.

Demikian pula halnya dengan Indonesia yang sudah sekian kali mengalami perubahan sistem demokrasi dari demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin dan demokrasi terbuka sehingga ia berharap dengan pengalamannya dalam hal demokrasi dimana dalam pelaksanannnya tentu saja mendapatkan berbagai kendala dan permasalahan dan hal ini dapat dijadikan sebagai suatu pengalaman untuk disimak bagi negara negara peserta konferensi.

Ia juga menggarisbawahi pelaksanann demokrasi ekonomi yang sejalan dengan demokrasi dalam bidang politik. Sehingga dengan demikian pelaksanaan demokrasi akan sesuai dengan tujuan demokrasi itu sendiri yaitu mensejahterakan masyarakat karena apabila tujuan demokrasi tidak tercapai maka hal tersebut akan mengakibatkan runtuhnya sistem demokrasi itu sendiri.

Dalam konferensi yang dihadiri 89 negara ini Gubernur Bali Made Mangku Pastika yang mendampingi Wapres Jusuf Kalla dalam sambutan secara lisannya menyambut baik penyelenggaraan BDF kali ini . Pastika berharap pelaksanaan BDF yang merupakan acara tahunan yang digagas oleh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono akan membawa pengaruh yang sangat baik bagi warga Bali dan Indonesia karena bagi Bali Perdamaian dan demokrasi merupakan hal yang utama dan ia yakin hasil dari BDF akan memberi manfaat serta sangat berguna bagi masyarkat Bali.

Sementara itu Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi menuturkan bahwa terdapat 89 negara dan tiga organisasi internasional hadir di acara ini untuk melakukan perubahan dalam berbagai hal. Seperti misalnya terorisme, dan juga kekerasan pada wanita dan anak-anak. Selain itu peperangan di beberapa negara harus segera diselesaikan disamping masalah para migran yang juga harus segera diatasi.

Demokrasi saat ini haruslah relevan. Ia juga menambahkan bahwasannya pelaksanann BDf mendapat respon posituf diman hal ini dibuktikan dengan jumlah peserta konferensi yang semakin meningkat . Dalam pelaksanaan BDF yang terbagi dalam diskusi panel serta debat ini para peserta akan mendengar pengalaman pengalaman demokrasi dari negara lain . Menutup sambutannya Retno menyampikan hal yang terpenting adalah bagaimana kita menghasilkan sesuatu yang baik di tahun ini serta keberadaan BDF akan dapat mendukung pelaksanaan demokrasi di berbagai negara.[bbn/hms]