DPRD Bali Setujui Tiga Raperda Menjadi Perda

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

DPRD Bali Setujui Tiga Raperda Menjadi Perda

Selasa, 7 Maret 2017, 09:00 WITA Follow

ist

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Beritabali.com, Denpasar. DPRD Bali menyetujui tiga Raperda, yakni Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2013-2018, Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi Bali, dan Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum untuk ditetapkan menjadi Perda. Hal ini terungkap dalam Sidang Paripurna ke-6 Masa Persidangan Pertama Tahun 2017 yang dipimpin Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama di Gedung DPRD Bali, Senin, (6/3).

[pilihan-redaksi]

Dalam laporannya, Wakil Ketua Pansus Raperda RPJMD Provinsi Bali Tahun 2013-2018 dan PPLH Provinsi Bali Wayan Adnyana SH menyampaikan terkait Raperda RPJMD pansus memahami bahwa revisi ini didasarkan oleh diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan PP No. 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah yang memang mengakibatkan terjadinya perubahan kebijakan-kebijakan yang mendasar seperti tergesernya kewenangan dan urusan pemerintahan.

Hal lain yang mendasari revisi juga adanya ketentuan presiden No. 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 yang mengamanatkan bahwa pembangunan daerah harus sinergis dengan rencana pembangunan nasional. Sedangkan terkait Raperda PPLH, masalah lingkungan hidup senantiasa menjadi isu penting dalam setiap proses pembangunan baik internasional, nasional dan daerah.

Provinsi Bali memiliki masalah lingkungan hidup yang kompleks. Sesuai kewenangan pemerintah daerah yang diatur dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup perlu membentuk peraturan daerah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini.

Sementara Ketut Suwandi selaku Ketua Pansus Raperda Retribusi Jasa Umum dalam laporannya menyampaikan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. “Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemandirian daerah dan memperhatikan ekonomi masyarakat yang cukup baik serta masih ada potensi retribusi yang dapat dikembangkan, sehingga perlu menyesuaikan Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dengan memperhatikan kondisi saat ini,” katanya.

Gubernur Bali Made Mangku Pastika dalam Pendapat Akhir Kepala Daerah menyampaikan harapannya agar ketiga Raperda ini dapat diterapkan dan berlaku efektif untuk turut mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan ditetapkannya Raperda RPJMD akan menjadi dokumen dan dasar hukum yang harus dipedomani dalam melanjutkan pembangunan daerah sampai tahun depan.

[pilihan-redaksi2]

Sementara mengingat peran penting retribusi daerah, khususnya retribusi jasa umum dalam peningkatan PAD daerah perlu terus ditingkatkan upaya-upaya dalam mengembangkan potensi baru diantaranya pada bidang persampahan atau kebersihan serta perubahan terhadap tarif retribusi terutama yang tidak sesuai dengan kondisi perekonomian dan harga pasar saat ini. Terkait Raperda PPLH, akan menjadi acuan dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Bali.

“Sehingga dapat menekan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup sebagaimana program Bali Green Province dan sejalan dengan paradigm pembangunan berkelanjutan,” ujarnya. [rls/wrt]