Antisipasi Penyelundupan Narkoba Lewat Laut, BNNP Bali Minta TNI AL Ikut Mengawasi

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Antisipasi Penyelundupan Narkoba Lewat Laut, BNNP Bali Minta TNI AL Ikut Mengawasi

Selasa, 14 November 2017, 11:00 WITA Follow

beritabali.com

IKUTI BERITABALI.COM DI GOOGLE NEWS

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Beritabali.com, Denpasar. Modus penyeludupan laut menjadi idola bagi para bandar narkoba dalam memasok narkoba ke Indonesia. Untuk itu, TNI AL memiliki kemampuan dan kewenangan di laut yurisdiksi nasional Indonesia untuk mencegah masuknya kapal-kapal asing yang disinyalir merupakan modus penyeludupan narkoba.

[pilihan-redaksi]

Hal itu disampaikan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali Brigjen Pol Drs. I Putu Gede Suastawa, dihadapan 100 pejabat dan Staf TNI AL di Denpasar, dalam acara Sosialisasi Pencegahan Narkotika di Pangkalan TNI AL (Lanal), Suwung, Denpasar, Senin, (13/11) kemarin.

"Narkoba adalah salah satu bentuk ancaman yang harus diantisipasi, karena sindikat itu memanfaatkan jalur laut untuk masuk ke Indonesia. Pengawasan dari TNI AL sebagai salah satu ujung tombak pengamanan laut haruslah ditingkatkan," ungkap Brigjen Suastawa.

Jenderal bintang satu dipundak itu menerangkan, peran serta instansi pemerintah dalam upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yaitu dalam Undang undang no 35 tahun 2009 pasal 104,106,108,109, Peraturan Pemerintah No 40 tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 tahun 2013, PERDA Provinsi Bali No 7 tahun 2017 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba tanggal 28 Agustus 2017, Surat Edaran Kemenpan RB no 50 tahun 2017. Antara lain dalam bentuk, pembentukan relawan, test urine seluruh ASN dan CPNS, Sosialisasi bahaya narkoba di masing-masing instansi.

"Prajurit TNI Angkatan Laut diharapkan selalu melakukan konsolidasi dan berkontribusi dalam mendukung program pemerintah, tes urine secara berkala dan mandiri, menyusun regulasi yang sejalan, membentuk satgas atau relawan anti narkoba, sosialisasi bahaya narkoba serta adanya sanksi yang tegas bagi pegawai yang terlibat narkoba," tutup jenderal asal Mengwi Badung itu. [spy/wrt]