Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengharapkan keberadaan sentra penegakan hukum terpadu (Gakumdu) yang salah satu di dalamnya terdapat intansi kejaksaan, mampu meredam persoalan ketidakpuasan masyarakat terhadap hasil Pemilihan Legislatif dan
Pemilihan Presiden serentak 2019.
"Intinya kami melakukan konsolidasi
demokrasi hari ini berharap peran Gakumdu dapat menangani ketidakpuasan masyarakat terhadap hasil perhitungan suara Pileg-Pilpres," ujar Mendagri usai menjadi narasumber dalam acara Rakernas Kejaksaan RI, di Sanur, Rabu (28/11) Denpasar Selatan.
Ia menilai, Kejaksaan memiliki fungsi yang strategis di bidang intelejen, penyidikan, penuntutan maupun menangani permasalahan negara. "Mari kita lawan racun demokrasi seperti kampanye dengan menebar kebencian,
politik uang dan fitnah maupun SARA," Tegas menteri.
Oleh karenanya, Mendagri meminta kepada semua pihak ikut menjaga suasana Pileg dan
Pilpres serentak, agar berlangsung aman dan kondusif, sehingga menghasilkan pemimpin yang amanah.
"Saya berharap peran Gakumdu bisa menangani hal ini sesuai aturan hukum yang berlaku," ujarnya.
Pihaknya menilai, koordinasi Kejaksaan Agung hingga ke bawah sudah tegak lurus, sehingga dalam pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik. "Kami juga berharap
KPU dan Bawaslu baik dipusat hingga di daerah juga harus sama seperti ini," katanya. Ia juga menambahakan dengan melakukan koordinasi dengan baik lintas sektor, diyakini Pileg-Pilpres berjalan sukses sesuai koridor yang berlaku.
Sementara itu, Jaksa Agung H.M Prasetyo menambahkan, dengan adanya konsolidasi demokrasi dan semua permasalahan yang dihadapi bisa dibahas bersama untuk menyongsong Indonesia lebih baik.
"Pelaksanaan Pileg dan Pilpres akan terus kami kawal dan sukseskan sehingga terpilih wakil rakyat atau pimpinan nasional yang baik, amanah dan membawa Indonesia ini ke arah lebih baik lagi," ujarnya.
Ditegaskannya dalam penanganan kasus Pileg dan pemilu nantinya telah ditekankan Kejaksaan harus netral. "Jangan ragukan kinerja kami. Saya tegaskan dalam setiap penanganan pileg maupun pemilu nantinya Kejaksaan dalam melakukan tindakan tetap netral," demikian Jaksa Agung H.M Prasetyo.
