Pandemi, Penjualan Online Kosmetik dan Obat Ilegal Meningkat

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Pandemi, Penjualan Online Kosmetik dan Obat Ilegal Meningkat

Jumat, 24 September 2021, 23:10 WITA Follow

beritabali/ist/Penjualan Online Kosmetik dan Obat Ilegal Meningkat Saat Pandemi.

BERITABALI.COM, NASIONAL.

Fenomena peredaran produk dan obat-obatan ilegal yang dijual online selama pandemi Covid-19 meningkat. Tren tersebut berdasarkan hasil operasi dan analisa intelejen BPOM.

"Kita punya direktorat siber ya. Itu tugasnya mengawasi prodak-prodak yang dijual melalui online. Kita terus mengikuti trennya. Sekarang tidak diwarung-warung atau di mall, tapi online," kata Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Mayagustina Andarini saat pencanangan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Balai Besar POM di Surabaya, Jumat (24/9/2021) dikutip dari Liputan6.com.

Maya menyebut, ribuan produk yang dijual di marketplace tersebut telah di take down. Kebanyakan kosmetik, herbal hingga obat-obatan.

"Saya datanya tidak hafal ya. Ada ribuan. Kebanyakan kosmetik dan herbal, obat juga ada. Banyak pelanggaran kita sampaikan ke pemilik marketplace untuk take down dan menyampaikan ke Kominfo. Kita juga ada MoU dengan Asosiasi e-Commerce Indonesia (idEA)," urainya.

Maya mengatakan, maraknya produk tanpa izin edar di marketplace, tidak lepas dari masyarakat sendiri yang tidak waspada sehingga memunculkan peluang bagi pelaku kejahatan obat dan makanan untuk mengedarkan obat dan makanan ilegal.

"Kalau saya lihat, masyarakat kurang ada awareness untuk membeli obat yang berizin edar," paparnya.

Sementara itu menanggapi komitmen pencanangan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Balai Besar POM di Surabaya, Mayagustina menerangkan, apa yang dilakukan ini sebagai bukti bahwa BPOM telah melakukan pelayanan prima sesuai tugasnya.

"Ini lebih tinggi dari pada Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Kalau WBK sudah mendapatkannya pada 2017. Sekarang sedang diajukan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) untuk mendapatkan WBBM," ujarnya.