Dalam penghitungan pemilihan presiden tahap kedua,pemenang Nobel Perdamaian, Jose Ramos Horta, akan menjadi presiden Timor Leste setelah unggul jauh atas pesaingnya. Pemungutan suara putaran kedua yang digelar Selasa (19/04) berlangsung aman setelah dalam putaran pertama bulan Maret lalu Ramos Horta tidak mendapatkan suara mayoritas di atas 50 persen.

Dari sekitar hampir 100 persen suara yang sudah dihitung hari Rabu (20/04), Ramos Horta yang juga pernah menjadi presiden sepuluh tahun yang lalumeraih 62,09 persen suara, sementara pesaingnya yaitu presiden saat ini Fransisco "Lu Olo" Guterres mengumpulkan 37,91 persen suara.

Hasil resmi dari pilpresbaru akan diumumkan minggu depan. Jika ada kandidat yang tidak menerima hasil penghitungan resmi, mereka masih bisa mengajukan keberatan ke Mahkamah Agung Timor Leste dalam masa 24 jam setelah pengumuman resmi.

Jumlah pemilih yang mendatangi tempat pemungutan suara di pilpres tahap kedua ini sekitar 71,6 persen atau 6 persen lebih rendah dari tahap pertama, dari sekitar 1,3 juta penduduk di sana.

Baik Ramos Horta dan Fransisco Guterres yang sama-sama pernah menjadi presiden sebelumnya dalam kampanye saling menyalahkan terkait kemelut politik di negeri tersebut. Keduanya juga bertarung dalam pemilihan presiden di tahun 2007 yang dimenangkan Horta.

Dalam kampanyenya, Ramos Horta berjanji mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan layanan kesehatan untuk perempuan dan anak-anak, serta berjanji membangun komunikasi dengan partai yang berkuasa untuk mengembalikan stabilitas politik dan mencegah semakin memburuknya perekonomian. Dalam sistem politik Timor Leste, presiden memiliki tanggung jawab mengangkat pemerintahan baru dan membubarkan parlemen.

Di tahun 2018, Presiden Guterres menolak untuk mengambil sumpah sembilan calon menteri dari partai CNRT, partai yang dipimpin mantan perdana menteri Xanana Gusmao yang mendukung Ramos Horta untuk menjadi presiden ketika itu.

Guterres sendiri berasal dari partaiFretilin yang berjuang menentang pemerintahan Indonesia di Timor Timur sebelum kemudian kawasan yang pernah dijajah Portugal ini merdeka di tahun 2002.

Fretilin mengatakan Ramos Hortatidak layak menjadi presiden. Mereka menuduh ia yang menyebabkan krisis politik ketika menjadi perdana menteri di tahun 2006, dengan puluhan orang terbunuh ketika terjadi konflik terbuka di jalan-jalan di kota Dili.

Kemelut politik ini menyebabkan pengunduran diri Perdana Menteri, Taur Matan Ruak di bulan Februari 2020.

Namun, dia bersedia menjadi perdana menteri sementara sampai pemerintah baru terbentuk, termasuk untuk menangani pandemi COVID dengan dana sekitar A$250 juta.

Pemerintahannya berjalan tanpa anggaran tahunan dengan hanya mengandalkan dana bulanan dari tabungan negara, yang disebut Dana Petroleum.

Mengutamakan dialog

Berbicara dengan wartawan di rumahnya di Dili setelah memberikan suara, Ramos Horta mengatakan 'sangat yakin' dia akan memenangkan pemungutan suara tahap kedua.

"Yang penting bagi saya sekarang adalah dialog dengan semua partai yang ada di parlemen untuk membangun iklim kerja sama baru yanglebih sehat bagi citra parlemen di mata warga," kata Horta yang sekarang berusia 72 tahun seperti dikutip oleh kantor berita Portugal Lusa.

Dilahirkan di Dili di tahun 1949 dari ibu warga Timor dan ayahnya yang berasal dari Portugal, Ramos Horta sudah lama menjadi bagian dari kehidupan politik di Timor Leste bahkan sejak sebelum kemerdekaan.

Ketika Indonesia menduduki Timor Timur, Horta terpaksa mengasingkan diri beberapa kali karena perjuangannya bagi kemerdekaan Timor Leste. Di tahun 1996, bersama dengan Uskup Agung Carlos Belo, Horta mendapatkan hadiah Nobel Perdamaian karena perjuangan mereka bagi resolusi damai di sana.

Setelah Timor Leste merdeka di tahun 2002, Horta diangkat menjadi menteri luar negeri sampai tahun 2006 sebelum kemudian menjadi perdana menteri. Presiden terpilih Timor Leste akan dilantik 20 Mei 2022 bertepatan dengan 20 tahun kemerdekaan negara tersebut.(sumber: suara.com)