Permohonan Paspor Tiga Calon PMI Hendak Jadi Tukang Kayu di Afrika Ditolak

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Permohonan Paspor Tiga Calon PMI Hendak Jadi Tukang Kayu di Afrika Ditolak

Kamis, 21 November 2024, 09:59 WITA Follow

beritabali/ist/Permohonan Paspor Tiga Calon PMI Hendak Jadi Tukang Kayu di Afrika Ditolak.

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Dalam rangka mendukung program akselerasi Menteri Imigrasi Drs. Agus Andrianto, SH., MH., yang salah satu fokus utamanya adalah perlindungan terhadap warga negara Indonesia (WNI) dari tindak pidana perdagangan orang (TPPO), Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar mengambil langkah tegas terhadap calon pekerja migran Indonesia (CPMI) yang tidak mematuhi prosedur resmi.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, Ridha Sah Putra, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menolak permohonan paspor dari tiga CPMI asal Jawa Timur yang berencana bekerja di Afrika sebagai tukang kayu.

Ketiganya terindikasi tidak memenuhi syarat administratif, termasuk dokumen kontrak kerja resmi.Peristiwa ini terjadi pada Senin, 11 November 2024, saat petugas imigrasi yang melakukan wawancara mendapati ketidaksesuaian dokumen dari ketiga pemohon.

Mereka mengajukan permohonan paspor melalui sistem percepatan namun gagal menunjukkan bukti kontrak kerja resmi sebagai persyaratan utama.

“Hasil wawancara mengungkapkan bahwa mereka berencana bekerja di Afrika tanpa kontrak kerja sah. Mengetahui hal ini, petugas segera melaporkan temuan tersebut kepada supervisor untuk pendalaman lebih lanjut,” jelas Ridha Sah Putra.

Setelah melalui pemeriksaan mendalam, terkonfirmasi bahwa ketiga CPMI memang berniat bekerja di luar negeri tanpa dokumen yang sesuai. Berdasarkan hasil tersebut, permohonan paspor mereka akhirnya ditolak.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Pramella Yunidar Pasaribu, menegaskan pentingnya penegakan aturan dalam proses penerbitan paspor guna mencegah praktik non-prosedural yang dapat membahayakan WNI.