Keberlanjutan layanan moda transportasi publik Trans Metro Dewata (TMD) berada dalam bayang-bayang ketidakpastian akibat belum jelasnya mekanisme penganggaran daerah pasca-penghentian subsidi dari Kementerian Perhubungan. 

Lembaga riset keberlanjutan WRI Indonesia membeberkan bahwa pola pendanaan daerah yang bersifat tahunan (year-by-year) berisiko menghentikan operasional bus perkotaan tersebut di tengah melonjaknya krisis kemacetan di Bali.

Peneliti dan Spesialis Transportasi WRI Indonesia Haiqal Rizaldi, memaparkan bahwa sejak program Teman Bus Kemenhub dihentikan pada 31 Desember 2024, pendanaan TMD dialihkan menggunakan skema Bantuan Keuangan Khusus (BKK).

Dalam skema ini, empat pemerintah daerah yang dilayani—Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan—diwajibkan menyetor iuran ke Pemerintah Provinsi Bali

"Model penganggaran BKK seperti ini sangat berisiko dan tidak berkelanjutan. Setiap tahun masyarakat dan operator selalu 'deg-degan' apakah TMD masih akan dianggarkan di APBD tahun depan atau tidak," ungkap Haiqal dalam Workshop#2 Pekan Iklim secara daring di Denpasar, Selasa (06/10/2026).

Kebutuhan Subsidi Hanya 0,9% APBD, Namun Komitmen Daerah Belum Padu

WRI Indonesia mencatat, kebutuhan anggaran untuk mengoperasikan TMD secara penuh pada tahun 2027 diperkirakan mencapai Rp59 miliar. Angka ini pada dasarnya sangat kecil, yakni hanya 0,9% dari total gabungan APBD pemerintah daerah terkait di Bali.

Dari jumlah tersebut, Pemprov Bali sejatinya hanya perlu mengalokasikan sekitar 0,27% dari APBD-nya (setara 30% porsi pendanaan). Namun, komitmen porsi iuran BKK dari kabupaten/kota belum sepenuhnya padu.

Sementara Denpasar dan Badung menyatakan kesiapannya, Kabupaten Gianyar dan Tabanan masih ragu-ragu akibat keterbatasan APBD masing-masing. Kondisi ini diperberat oleh penurunan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat ke Provinsi Bali sebesar 26% atau setara Rp1,9 triliun pada tahun anggaran berjalan.

Menurut Haiqal, jika dibandingkan dengan daerah lain, porsi anggaran transportasi publik Bali masih sangat minim. DKI Jakarta mengalokasikan 4,7% APBD dan Kota Semarang mengalokasikan 4,65% APBD untuk subsidi angkutan umum.

Dampaknya, moda transportasi publik di Jakarta mampu melayani 91,7% wilayah, Semarang melayani 60,7% wilayah, sedangkan angkutan umum perkotaan di kawasan Sarbagita Bali baru mampu menjangkau 10% wilayah.

Bukan Pemborosan: Rp1 Subsidi Putar Rp1,88 Ekonomi Daerah

WRI Indonesia menepis anggapan bahwa kucuran subsidi untuk Trans Metro Dewata merupakan pemborosan anggaran. Data menunjukkan bahwa efektivitas biaya per penumpang TMD terus membaik, mencapai Rp30.558 per pelanggan pada tahun 2026—pencapaian yang jauh lebih cepat dibandingkan Trans Semarang yang membutuhkan waktu 17 tahun operasional.

Bahkan, studi dampak ekonomi menunjukkan bahwa setiap Rp1 rupiah subsidi yang dikeluarkan pemerintah untuk TMD mampu memicu Rp1,88 aktivitas ekonomi di Bali. Total realisasi subsidi sebesar Rp73,8 miliar terbukti menggerakkan perputaran ekonomi daerah hingga Rp138,9 miliar. Selain itu, angka penumpang pada pertengahan tahun 2026 telah menyamai total penumpang sepanjang tahun 2025, menandakan tren minat masyarakat yang terus meningkat.

Pentingnya Keberpihakan Anggaran Permanen

Kebutuhan akan angkutan umum di Bali makin mendesak mengingat populasi kendaraan di Bali pada 2024 telah menembus 5,2 juta unit (melebihi jumlah penduduk 4,6 juta jiwa) dengan tingkat pertumbuhan 5% per tahun.

Sektor transportasi juga menyumbang hingga 41% emisi GRK di Bali dan memicu penurunan kualitas udara yang dikeluhkan oleh 50,5% warga perkotaan.

WRI Indonesia mendesak Pemerintah Provinsi Bali beserta Pemkot Denpasar, Pemkab Badung, Gianyar, dan Tabanan untuk melepaskan skema pendanaan temporer dan menetapkan kerangka anggaran permanen yang terikat hukum bagi transportasi publik.

"Bali tidak bisa menyelesaikan masalah kemacetan hanya dengan menambah atau memperlebar jalan baru. Solusi nyatanya adalah keberpihakan anggaran yang pasti untuk angkutan umum yang memadai serta penataan ruang yang berorientasi pada manusia," tegas Haiqal.