Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) se-Bali berkumpul di Handara Golf & Resort Bali, Pancasari, Buleleng, untuk memperkuat sinkronisasi program pembangunan pusat dan daerah. Melalui rapat koordinasi yang berlangsung pada 8–10 Oktober 2026 ini, pemerintah daerah membahas penyelarasan prioritas pembangunan nasional dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Rapat koordinasi tersebut mengusung tema "Sinergi dan Keselarasan Pembangunan Pusat-Daerah: Mewujudkan Asta Cita RPJMN 2025–2029 Berbasis Nangun Sat Kerthi Loka Bali".

Kepala Bappeda Provinsi Bali, Dr. I Wayan Wiasthana Ika Putra, saat membuka kegiatan pada Kamis (8/10/2026), menekankan pentingnya semangat menyama braya atau kebersamaan dan kekeluargaan dalam memperkuat koordinasi pembangunan.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kualitas dokumen perencanaan, tetapi juga oleh koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi antarpemangku kepentingan, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, maupun pemerintah pusat.

Ika Putra mengibaratkan Bappeda sebagai bagian dari sistem besar pemerintahan yang terdiri atas berbagai subsistem yang saling mendukung. Karena itu, sinergi antara Bappeda Provinsi Bali dan Bappeda kabupaten/kota diperlukan untuk membangun perencanaan yang terintegrasi dengan arah pembangunan nasional.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga komunikasi dan jejaring kerja dengan kementerian serta lembaga di tingkat pusat. Hubungan tersebut dibutuhkan agar pemerintah daerah dapat memperoleh informasi strategis, memahami arah kebijakan nasional, dan merespons dinamika pembangunan secara tepat.

Pembahasan dalam rapat koordinasi ini berfokus pada penyelarasan Asta Cita dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dengan visi pembangunan Bali, Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Penyelarasan dilakukan melalui sinkronisasi RPJMN dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) provinsi dan kabupaten/kota, serta penyelarasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Melalui perencanaan terpadu, program pembangunan diharapkan semakin efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Keselarasan program pusat dan daerah juga menjadi bagian dari upaya mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045.

Rapat koordinasi ini diikuti lebih dari 150 peserta dari jajaran Bappeda Provinsi Bali dan Bappeda kabupaten/kota se-Bali. Narasumber berasal dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, serta Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali.

Selain membahas sinkronisasi perencanaan, kegiatan ini dirangkaikan dengan penganugerahan Penghargaan Pembangunan Daerah tingkat kabupaten/kota Provinsi Bali. Kabupaten Jembrana meraih peringkat pertama, disusul Kabupaten Gianyar pada peringkat kedua dan Kabupaten Klungkung pada peringkat ketiga.

Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi sekaligus evaluasi untuk mendorong peningkatan kualitas perencanaan dan kinerja pembangunan daerah. Penilaian juga diharapkan memacu inovasi dengan mempertimbangkan karakteristik, potensi, kapasitas, serta tantangan pembangunan di masing-masing wilayah.