Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Megawati Soekarnoputri, menyoroti pentingnya penanganan abrasi pantai secara terpadu saat meninjau kondisi Pantai Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Minggu (11/10/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Megawati didampingi Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta. Ia menekankan perlunya sinergi antara kementerian, lembaga riset, akademisi, dan pemerintah daerah untuk mengatasi persoalan abrasi, khususnya di kawasan pesisir Bali.

Menurut Megawati, penanganan abrasi tidak bisa dilakukan secara parsial. Kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

“Orang-orang pintar di lembaga, kementerian, harus memahami bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Jadi jangan berpikir seperti menangani benua atau daratan kontinental,” tegasnya.

Megawati mengingatkan seluruh pemangku kepentingan agar mengesampingkan ego sektoral dan mengutamakan kolaborasi berbasis ilmu pengetahuan dalam merumuskan solusi penanganan abrasi.

“Jadi kerjanya jangan sepotong-sepotong,” ujarnya.

Ia juga mendorong penerapan kearifan lokal Bali, khususnya filosofi Tri Hita Karana, sebagai landasan menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan alam. Menurutnya, nilai tersebut relevan dalam mendukung pelestarian lingkungan dan keberlanjutan kawasan pesisir.

Selain itu, Megawati menyoroti ancaman perubahan iklim, termasuk pemanasan global dan pencairan es di kutub, yang berpotensi memperburuk kondisi wilayah pesisir negara kepulauan seperti Indonesia.

“Ingat, ancaman dari global warming, pencairan es di kutub kian terasa bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Bertahun-tahun lalu sudah dibahas dan kita sebagai penerus harus mampu mencari solusi terbaik,” katanya.

Abrasi Kuta Ancam Kawasan Wisata

Abrasi di Pantai Kuta menjadi perhatian karena berdampak terhadap kondisi fisik pantai, fasilitas publik, serta aktivitas pariwisata dan perekonomian masyarakat setempat.

Pada 2026, kondisi abrasi dilaporkan semakin mengkhawatirkan akibat pengaruh cuaca ekstrem dan gelombang laut yang kuat. Laju kemunduran garis pantai diperkirakan mencapai 1,9 meter per tahun, sehingga kawasan berpasir yang dimanfaatkan wisatawan semakin menyempit.

Terjangan gelombang juga menyebabkan kerusakan pada sejumlah fasilitas, termasuk jalur pejalan kaki, tembok pembatas, dan area aktivitas pedagang.

Kondisi tersebut membutuhkan penanganan berkelanjutan mengingat Pantai Kuta merupakan salah satu ikon pariwisata Bali yang berperan penting dalam menopang perekonomian masyarakat.

Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum Bidang Hubungan Antarlembaga, Triono Junoasmono, mengatakan pemerintah terus mengupayakan penanganan abrasi melalui pembangunan infrastruktur pengaman pantai.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah pembangunan pemecah gelombang (breakwater) di bagian selatan Pantai Kuta oleh Balai Wilayah Sungai bersama pemerintah daerah. Infrastruktur tersebut diharapkan mampu meredam energi gelombang laut dan mengurangi dampak abrasi terhadap kawasan pesisir.

“Pantai di Bali adalah aset strategis, bukan sekadar untuk wisata, tetapi juga menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Pemerintah Masih Tangani 85 Kilometer Pantai Terdampak Abrasi

Triono mengungkapkan, sekitar 30 persen dari total garis pantai Bali yang panjangnya lebih dari 1.300 kilometer telah terdampak abrasi. Pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah untuk menangani sekitar 85 kilometer garis pantai.

Ia berharap kunjungan Megawati bersama jajaran pemerintah dan pemangku kepentingan terkait dapat memperkuat koordinasi serta mempercepat penanganan abrasi di Bali.

“Dari 30 persen dari 1.300 kilometer lebih garis pantai di Bali yang terkena abrasi, kami masih menyisakan PR sepanjang 85 kilometer untuk ditangani. Mudah-mudahan dengan kunjungan Ibu Ketua Dewan Pengarah BRIN dan pihak terkait lainnya bisa segera diselesaikan,” katanya.

Peninjauan abrasi Pantai Kuta tersebut turut dihadiri Wakil Kepala BRIN Prof. Amarulla Octavian, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, serta Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta.