Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali memperkirakan keterbatasan pasokan bahan bakar minyak (BBM) selama tujuh hari berpotensi memengaruhi pertumbuhan ekonomi Bali sekitar 0,019 persen. 

Meski demikian, dampaknya diprakirakan tetap terbatas dan sementara seiring proses pemulihan pasokan dan distribusi BBM yang sedang berlangsung.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Bali, Achris Sarwani, dalam keterangan tertulis pada 13 Oktober 2026, menyampaikan bahwa BI terus mencermati perkembangan pasokan dan distribusi BBM serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Pertamina, dan pelaku usaha.

Menurutnya, keberhasilan langkah percepatan pemulihan pasokan yang dilakukan Pertamina diharapkan dapat mengurangi antrean secara bertahap sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Sinergi seluruh pemangku kepentingan juga terus diperkuat untuk menjaga kelancaran distribusi BBM, keberlangsungan aktivitas ekonomi, serta stabilitas harga barang dan jasa di Bali," ungkapnya.

Berdasarkan hasil pemantauan dan komunikasi BI dengan pelaku usaha, keterbatasan pasokan BBM dalam beberapa hari terakhir terutama berdampak pada mobilitas masyarakat dan wisatawan serta menimbulkan keterlambatan sebagian aktivitas operasional usaha.

Dampak tersebut antara lain berupa keterlambatan layanan transportasi wisatawan, penjemputan dan pengantaran tamu hotel, hingga pengiriman kebutuhan operasional seperti bahan makanan, minuman, dan jasa laundry.

Namun, aktivitas usaha secara umum masih berjalan dan belum terdapat indikasi gangguan signifikan terhadap keseluruhan kegiatan ekonomi Bali.

Berdasarkan simulasi BI, apabila keterbatasan BBM berlangsung selama tiga hingga lima hari, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi Bali diprakirakan sekitar 0,014 persen. Angka tersebut meningkat menjadi sekitar 0,019 persen apabila gangguan berlangsung hingga tujuh hari.

Mengingat proses normalisasi pasokan dan distribusi BBM tengah berlangsung, dampak terhadap perekonomian daerah diprakirakan tetap terbatas dan bersifat sementara.

Dampak Keterbatasan BBM terhadap Inflasi Bali

Dari sisi inflasi, BI Bali menyebut pasokan barang kebutuhan masyarakat masih relatif terjaga. Hasil pemantauan di sejumlah pasar tradisional dan pelaku usaha juga menunjukkan harga komoditas pangan secara umum masih stabil.

Hingga saat ini, belum terdapat indikasi tekanan harga yang meluas akibat keterbatasan BBM karena persediaan bahan pangan masih mencukupi.

Meskipun terdapat potensi peningkatan biaya distribusi dan logistik dalam jangka pendek, dampaknya terhadap inflasi Bali diprakirakan relatif terbatas.

Simulasi BI menunjukkan keterbatasan BBM selama tiga hingga lima hari diprakirakan berdampak sekitar 0,010 persen terhadap inflasi Bali. Jika berlangsung sekitar tujuh hari, dampaknya diprakirakan mencapai 0,018 persen.

Sejalan dengan percepatan pemulihan pasokan dan distribusi BBM, dampak terhadap inflasi Bali diperkirakan tetap terkendali.

BI Dorong Koordinasi dan Cegah Panic Buying

Ke depan, penguatan sinergi TPID dan koordinasi dengan Pertamina menjadi langkah penting untuk menjaga kecukupan pasokan serta kelancaran distribusi BBM, khususnya BBM bersubsidi.

Komunikasi publik yang efektif dan penyampaian informasi secara berkala juga perlu diperkuat untuk memberikan kejelasan kepada masyarakat, menjaga ketenangan, serta menghindari pembelian secara berlebihan atau panic buying.

Selain langkah jangka pendek, BI Bali mendorong penguatan upaya jangka menengah dan panjang untuk meningkatkan penggunaan kendaraan listrik. Langkah ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan efisiensi energi sekaligus mendukung kelestarian lingkungan Bali.

BI Provinsi Bali mengapresiasi langkah percepatan pemulihan pasokan dan distribusi BBM yang dilakukan Pertamina bersama pemerintah daerah.

BI bersama TPID akan terus memperkuat koordinasi dan pemantauan terhadap perkembangan pasokan BBM, harga pangan, serta kelancaran distribusi barang dan jasa.

Dengan dukungan pasokan tambahan yang telah tiba, optimalisasi distribusi BBM, serta sinergi seluruh pemangku kepentingan, dampak terhadap aktivitas perekonomian dan inflasi Bali diprakirakan tetap terbatas sehingga stabilitas ekonomi daerah dapat terus terjaga.