Banjir bandang 10 September menelan 18 korban jiwa. Koalisi menyebutnya bencana kumulatif dari hujan ekstrem, alih fungsi lahan, dan buruknya infrastruktur. 

Koalisi Pulihkan Bali mengumumkan langkah hukum berupa gugatan masyarakat atas banjir bandang yang melanda Bali pada 10 September 2026 dan menelan 18 korban jiwa. Pengumuman itu disampaikan di penghujung dialog kebijakan Make Climate Justice Able di Sanur Resort Watujimbar, Denpasar, Selasa (13/10/2026).

Koalisi menyebut banjir yang terjadi di puncak musim kemarau itu bukan bencana biasa. "Banjir 10 September bukan bencana biasa, melainkan bencana kumulatif antara hujan ekstrem, alih fungsi lahan masif, dan buruknya kapasitas infrastruktur hingga menelan 18 korban jiwa," sebut Suriadi Darmoko, Field Organizer 350 Indonesia yang juga perwakilan koalisi Pulihkan Bali. 

Selain korban jiwa, banjir itu disebut menimbulkan kerugian ekonomi berskala besar. Koalisi juga mengajak publik menandatangani petisi gugatan yang dapat diakses melalui kode QR di lokasi acara.

Peneliti manajemen bencana sekaligus Wakil Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Pengda Bali, Oka Agastya, mengatakan curah hujan saat banjir itu mencapai sekitar 350 milimeter dalam satu hari. Menurut dia, perubahan iklim berlangsung bertahap (slow-onset) dan dapat memperburuk dampak bencana lain. Risiko bencana, lanjutnya, perlu dipahami tidak hanya sebagai peristiwa alam, tetapi juga dalam kaitannya dengan kondisi lingkungan, keputusan pembangunan, pemanfaatan ruang, dan kesiapan masyarakat.

Oka memberi contoh krisis air di Badung dan kebakaran hutan di Kintamani yang mencapai sekitar 25 hektare. Ia juga menyinggung warga yang masih berada di pengungsian. Mereka harus memenuhi kebutuhan dasar seperti air bersih dan sanitasi, sementara bencana berikutnya bisa datang kapan saja.

Kesiapsiagaan bencana di Bali, kata Oka, juga terbentur keterbatasan data. Penelitian pemodelan pergerakan masyarakat saat gempa dan tsunami di Tanjung Benoa kesulitan memperoleh data penyandang disabilitas, padahal data itu dibutuhkan untuk memperkirakan kebutuhan dan proses evakuasi. Ia menambahkan, informasi kebencanaan dan sistem peringatan dini perlu tersedia dalam bentuk visual, audio, dan format lain yang dapat diakses.

Prinsip no one left behind, menurut Oka, harus diterapkan sejak penyusunan skenario bencana. Tujuannya memastikan kelompok rentan punya akses dan kapasitas untuk merespons bencana secara mandiri dan aman, bukan sekadar menerima bantuan setelah bencana terjadi. 

Di sesi penutup, seorang peneliti mengingatkan bahwa bencana dapat mengubah orang non-disabilitas menjadi disabilitas, merujuk pada para penyintas letusan Gunung Agung 1963, dan menekankan komitmen jangka panjang pada mitigasi bencana perlahan serta perbaikan data.

Suriadi Darmoko mengatakan koalisi menolak penanganan krisis iklim dengan pola lama. "Solusi krisis iklim tidak bisa lagi menggunakan pendekatan business as usual yang ekstraktif. Jika pendekatan korporatisasi ini terus dipaksakan, ketimpangan baru akan tercipta: yang rentan akan semakin rentan," ujarnya.

Candra Dewi, selaku pengacara publik gugatan masyarakat, menilai penanganan bencana harus bergeser dari kejadian mendadak (rapid-onset) ke bencana ekologis yang terjadi perlahan. 

"Pendekatan pemerintah harus berpindah dari yang sekadar menangani bencana mendadak (rapid) ke bencana ekologis yang terjadi perlahan-lahan (slow-onset disaster), seperti kenaikan permukaan air laut di Jawa dan Bali," katanya.