Pemilu 2014 Dibayangi Demokrasi Wani Piro

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Pemilu 2014 Dibayangi Demokrasi Wani Piro

jakarta

Rabu, 23 Oktober 2013, 09:18 WITA Follow

google/ilustrasi

IKUTI BERITABALI.COM DI GOOGLE NEWS

BERITABALI.COM, NASIONAL.

Beritabali.com, Jakarta. Pemilu 2014 dibayangi politik uang yang populer disebut 'demokrasi wani piro'. Demokrasi di Indonesia baru sebatas dari rakyat oleh rakyat untuk politisi, pejabat dan pengusaha. Rakyat tak mendapatkan apa-apa. Mengapa?

Tokoh Malari Hariman Siregar menandaskan hal itu karena para elite politik dan bisnis telah membajak demokrasi konstitusional menjadi sekadar demokrasi prosedural berbau sangit finansial. “Maka muncul istilah berani bayar berapa, wani piro,” katanya.

Untuk itu, bangsa kita harus berusaha menghindari fenomena meluasnya ‘Demokrasi Wani Piro’ yang kini menjadi gunjingan di masyarakat. Sebab, demokrasi prosedural dengan biaya tinggi (berani berapa bayarnya, wani piro) itu sangat merusak etika politik dan mendistorsi semangat publik untuk berdemokrasi dan berkonstitusi dengan baik.

Seolah uang kini segalanya, maka praktik demokrasi seperti pemilu legislatif, pilkada dan pilpres dibayangi politik uang berani bayar berapa (wani piro), yang merusak demokrasi substansial secara menyesatkan dan mengkhawatirkan.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Sidarto Danusubroto menilai proses politik di Indonesia untuk mencapai demokrasi yang substansial masih jauh. Saat ini yang kondisi politik yang berkembang di Indonesia justru adalah 'demokrasi wani piro'. "Demokrasi wani piro itu betul-betul terlalu. Tidak usah kita takuti, tapi memang itu yang ada kok," ujar Sidarto kemarin.

Saat ini, katanya, banyak rakyat Indonesia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Karena itu menurut Sidarto, politik jual beli suara dalam pemilu ataupun pilkada tidak dapat terhindarkan.

Pemilu legislatif butuh modal, Pilkada butuh modal. Di level kabupaten, kira-kira butuh Rp5-10 miliar. Pilkada Gubernur Rp30 miliar atau di atas itu. “Terus terang saya malu menyebutkannya. Menang atau kalah pun belum selesai. Menang bisa dikorek-korek, kalah masih bisa ke MK," imbuh Sidarto.

Demokrasi memerlukan pers yang kuat, hukum yang kuat, kelas menengah yang independen dan partai yang menjalankan politik dengan benar. Namun sistem demokrasi di Indonesia belum mencapai substansi, melainkan hanya menjalankan prosedur.

"Demokrasi kita hanya prosedural saja, bukan melaksanakan aspirasi rakyat. Ujung-ujungnya ya soal duit, wani piro tadi, nggak ada gunanya," tambah Hariman Siregar.

Sampai kapan berlangsungnya 'demokrasi wani piro'? Jawabannya terpulang pada rakyat sendiri, sampai kapan mampu menahan diri di tengah kesulitan hidup yang mencekam kini. [berbagai sumber]