Sudikerta Minta Intensifkan Sosialisasi Integrasi JKBM ke JKN

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Sudikerta Minta Intensifkan Sosialisasi Integrasi JKBM ke JKN

Kamis, 2 Februari 2017, 09:00 WITA Follow

Rakor Pelaksanaan Integrasi JKBM ke JKN Provinsi Bali Tahun 2017 yang dilaksanakan di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Rabu (1/2). [ist]

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Menjawab keluhan dan pertanyaan masyarakat terkait proses integrasi JKBM ke JKN, Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta minta jajarannya lebih gencar melakukan sosialisasi. Harapan tersebut disampaikannya pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Integrasi JKBM ke JKN Provinsi Bali Tahun 2017 yang dilaksanakan di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Rabu (1/2).

[pilihan-redaksi]

Menurut Wagub, masih banyaknya keluhan dan pertanyaan masyarakat merupakan salah satu dampak dari kurangnya pemahaman dari masyarakat terkait pengintegrasian tersebut. Oleh karena itu, dia mengingatkan sosialisasi lebih sering dilakukan oleh pihak – pihak terkait.

“Harus benar-benar kita sosialisasikan, agar semua paham dan mengerti. Bukan hanya masyarakat sebagai penerima program tapi juga yang memberikan pelayanan sehingga tidak ada lagi keluhan,” tegas Sudikerta.

Dalam kesempatan itu, Sudikerta juga menyayangkan anggapan yang mengatakan kalau program JKBM telah dihentikan. Padahal menurutnya JKBM tidak berhenti melainkan berlanjut dengan nama JKN yang dikelola oleh BPJS. Hanya saja, yang tertanggung dalam program ini adalah masyarakat Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau warga tak mampu.

“Khusus untuk PBI daerah, kalau ada masyarakat yang sudah memenuhi syarat langsung cetak kartunya biar mereka bisa segera dilayani," imbuh Sudikerta.

Ia juga mengingatkan agar BPJS selaku pengelola JKN serius dalam melaksanakan program ini, khususnya dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, Ia juga mengharapkan agar administrasinya dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ia tidak ingin ada pihak-pihak yang mencari keuntungan dalam pelaksanaan program ini.

[pilihan-redaksi2]

“Jangan sampai ada yang memungut pembiayaan lagi kepada pasien, itu tidak boleh,” tegasnya.

Selain menginstruksikan untuk mengintensifkan sosialisasi, Sudikerta juga menekankan agar dilakukan peningkatan mutu dan kualitas layanan. Jangan sampai proses integrasi malah memperburuk kualitas layanan. Lebih dari itu, dia minta penyediaan layanan dan kartu JKN harus segera dituntaskan.

Berita Denpasar Terbaru

•

Bapak Tiri di Denpasar Diduga Lakukan Kekerasan Seksual terhadap Anak

•

Penerimaan Pajak Bali Tumbuh Rp1,03 Triliun, Realisasi Baru 58,45 Persen

•

Aksi Kamisan ke-75 di Denpasar, Massa Suarakan Ketidakadilan dan Karhutla

•

Tak Pakai Helm, 4 WNA dan 1 Warga Lokal Ditilang di Denpasar

•

Sweeping Lapas Kerobokan, 23 Warga Binaan Positif Metamfetamin, Ditemukan Ekstasi dan Sabu

Berita Premium

•

Jalanan Denpasar Berderet Sampah, Kos-kosan Luput dari Pengelolaan

•

Mengapa Investasi di Bali hanya Berkutat di Bagian Selatan

•

Legal atau Ilegal? Kadis Pariwisata Bedah Bisnis Vila di Bali

•

Solusi Sampah Bali: Gugat Lewat Class Action dan Libatkan Swakelola

•

Kata Bule Sampah soal Proyek Energi Sampah hingga Penundaan TPA Suwung

Reporter: bbn/rls

Berita Bali Premium

Berlangganan Beritabali.com PREMIUM, Pilihan Cerdas Untuk Pembaca Kritis! #DukungBeritaBali dengan berlangganan di sini https://subscribe.beritabali.com