Beritabali.com, Denpasar. Disela-sela kunjungan Komisi III DPR RI ke Mapolda Bali, Kamis (24/8), Kapolda Bali Irjen Pol Petrus Reinhard Golose menegaskan, berdasarkan data Direktorat Reskrimsus Polda Bali selama 4 tahun, dari tahun 2014 hingga Agustus 2017, program pemberantasan tindak pidana korupsi dinilai cukup berhasil.
Kapolda mengatakan keberhasilan ini dilihat dari pengungkapan kasus yang terjadi sebanyak 96 kasus, dari jumlah target setiap tahun sebanyak 13 kasus. Sehingga, total target yang harus dicapai selama 4 tahun terakhir sebanyak 52 kasus. Dimana dari segi target capaian kinerja sesuai dengan penyelesaian penyidikan tindak pidana korupsi sebanyak 87 kasus.
“Jika dilihat dari target selama 4 tahun terakhir, maka sudah terjadi over prestasi sebanyak 35 kasus,” tegasnya.
[pilihan-redaksi]
Diungkapkan Irjen Golose, kasus tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polda Bali banyak yang diungkap dari Operasi Saber Pungli. Hingga saat ini, di wilayah Bali tidak ada kasus yang diambil alih KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).
Jenderal lulusan Akpol 1988 ini menambahkan, apapun keputusan rakyat yang diwakili oleh para anggota DPR, Polda Bali selalu siap mendukung dan melaksanakan peratuan hukum dan undang-undang itu. Peraturan hukum dan undang-undang harus mencerminkan keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.
“Kita perang melawan korupsi bersama-sama dan harus menang. Karena tidak ada satu institusi pun yang bisa bekerja sendiri di Republik Indonesia tercinta ini. Sehingga kita bisa mewujudkan sila kelima kita yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” tegas Irjen Golose.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI H. Bambang Soesatyo, S.E., M.B.A. menjelaskan, dari data-data yang diperoleh dari kegiatan ini, pihaknya akan menganalisa seluruh inti permasalahan-permasalahan, kegagalan, maupun kendala atau hambatan di bidang pemberantasan korupsi, baik kebijakan dan program pemerintah di tingkat pusat maupun daerah.
“Diharapkan, kegiatan ini dapat melahirkan berbagai solusi atau kebijakan yang merespon permasalahan tersebut untuk dapat menurunkan angka kejahatan korupsi dan menciptakan sistem anti korupsi yang efektif di Indonesia,” ucap Ketua Komisi III DPR RI. [spy/wrt]
