Akun
guest@beritabali.com
Beritabali ID: —
Langganan
Beritabali Premium Aktif
Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium
- Senin, 16 November 2026
Koalisi Sipil Desak Jepang Batalkan PLTGU Celukan Bawang
BERITABALI.COM, DENPASAR.
Koalisi masyarakat sipil mendesak pemerintah Jepang membatalkan rencana pendanaan dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Celukan Bawang di Bali Utara.
Rencana investasi tersebut dinilai bertentangan dengan komitmen transisi energi dan target penurunan emisi, termasuk Net Zero Emission Bali 2045.
Desakan itu disampaikan melalui aksi damai dan penyerahan surat pernyataan sikap di Konsulat Jenderal (Konjen) Jepang di Bali, Senin (16/11/2026).
Empat perwakilan koalisi dari Rhizoma, 350id, LBH Bali, dan kalangan akademisi diterima untuk beraudiensi dengan pihak konsulat selama sekitar 1,5 jam. Dalam pertemuan tersebut, surat pernyataan sikap diterima secara resmi oleh pejabat konsulat.
Pihak konsulat disebut bersedia meneruskan tuntutan masyarakat sipil Bali kepada pemerintah Jepang di Tokyo. Koalisi kini menunggu tanggapan resmi dan langkah konkret dari pemerintah Jepang.
Di luar gedung konsulat, massa menyampaikan orasi dengan seruan “Tolak gas fosil” dan “Selamatkan Bali dari krisis iklim”.
Perwakilan 350id, Suriadi Darmoko, mengatakan salah satu langkah utama untuk mendorong aksi iklim di sektor energi adalah menghentikan pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar fosil baru. Menurutnya, pembangunan PLTGU Celukan Bawang tidak sejalan dengan upaya mencapai target emisi nol bersih.
“Salah satu jalan yang harus ditempuh adalah tidak membangun pembangkit fosil baru, termasuk salah satunya gas,” ujarnya.
Baca juga:
PLTG di Bali 100% Masih Gunakan Solar
Darmoko menilai Jepang memiliki tanggung jawab besar dalam mendorong transisi energi karena menjadi salah satu negara dengan jejak emisi historis tertinggi. Tanggung jawab tersebut, menurutnya, juga harus diwujudkan melalui pembiayaan investasi energi di negara lain.
Ia menilai rencana investasi pembangkit gas di Bali bertentangan dengan komitmen Jepang dalam Just Energy Transition Partnership (JETP), yang diluncurkan saat pertemuan G20 di Bali.
“Kalau janjinya Just Energy Transition Partnership, ternyata realisasinya adalah membangun gas, ini jelas bertolak belakang dengan komitmen itu sendiri,” katanya.
Moko menegaskan investasi energi fosil dari Jepang harus dihentikan dan dialihkan ke pengembangan energi terbarukan. Ia juga mendorong pemerintah Jepang mempertimbangkan potensi energi terbarukan yang dimiliki Bali.
“Tidak ada jalan lain, tidak ada ruang negosiasi,” ujarnya.
Menurut Moko, Bali tidak memiliki sumber daya gas, batu bara, maupun minyak bumi. Karena itu, ketergantungan pada pasokan energi dari luar daerah dinilai berisiko terhadap ketahanan listrik Bali di masa depan. Ia turut mengajak wisatawan dan warga Jepang yang berada di Indonesia untuk menyuarakan penolakan terhadap investasi gas tersebut.
Selain persoalan emisi, Moko juga mempertanyakan klaim keamanan infrastruktur gas. Ia menyinggung sejumlah persoalan pengelolaan infrastruktur energi fosil, termasuk tumpahan dan kebakaran batu bara di atas kapal tongkang di Celukan Bawang serta kebocoran di sekitar Pelabuhan Benoa yang menurutnya dialirkan ke PLTD Pesanggaran dan berdampak pada kawasan mangrove.
“Pada hal-hal yang sederhana saja penanganannya serampangan, apalagi dengan gas yang risikonya jauh lebih besar jika terjadi kebocoran. Infrastruktur gas itu berbahaya, apalagi ditangani dengan praktik yang ceroboh,” kata Moko.

Koalisi juga menyoroti aspek pembiayaan energi fosil. Moko membandingkan harga jual listrik nonsubsidi PLN yang disebut sekitar Rp1.500 dengan biaya produksi listrik dari PLTD yang menurutnya dapat mencapai Rp6.000. Selisih biaya tersebut, kata dia, ditutup melalui kompensasi dan subsidi dari APBN.
Baca juga:
Tiga PLTG di Bali Dioperasikan Dengan Solar
“Kalau energi fosilnya disubsidi, kenapa energi terbarukannya tidak?” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan LBH Bali, Desimawati Hutabarat, memaparkan keluhan warga yang tinggal di sekitar pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Di kawasan Celukan Bawang, warga dilaporkan mengalami penurunan hasil panen kelapa hingga gagal panen, gangguan kesehatan, serta terganggunya wilayah tangkap nelayan.
Keluhan serupa disampaikan warga di sekitar pembangkit Pemaron. Mereka mengeluhkan polusi udara, kebisingan, hingga getaran yang terasa di rumah ketika pembangkit beroperasi penuh.
Desimawati juga menyampaikan adanya laporan seorang warga yang kehilangan pendengaran pada satu telinga akibat kebisingan yang disebut melampaui baku mutu. Anak-anak di sekitar lokasi juga dilaporkan mengalami penurunan prestasi belajar karena terganggunya konsentrasi.
Di sisi pengamanan aksi, Kapolresta Denpasar Kombes Pol I Wayan Winaya mengatakan pihaknya menurunkan personel untuk mengawal kegiatan penyampaian aspirasi tersebut.
“Saat ini ada sekitar 20 personel yang ada di depan. Yang lainnya masih standby,” ujarnya.
Winaya menyebut kondisi lalu lintas di sekitar lokasi masih lancar dan aksi berlangsung aman. Polisi menunggu perwakilan massa menyelesaikan audiensi dan keluar dari gedung konsulat sebelum kembali berkomunikasi dengan perwakilan masing-masing elemen aksi.
Editor: Redaksi
Reporter: bbn/jun
Berita Terpopuler
19 Orang Tewas dalam 144 Kecelakaan di Jembrana
Dibaca: 2594 Kali
PBVSI Buleleng Siapkan 47 Atlet untuk Porprov 2027
Dibaca: 1963 Kali
Denpasar Siaga Bencana, Jalur Evakuasi dan Pengungsian Disiapkan
Dibaca: 1568 Kali
41 Ular Dievakuasi di Bangli, 24 Warga Tercatat Jadi Korban Gigitan
Dibaca: 1431 Kali
ABOUT BALI
Griya Campuhan Amertha Bhuana Dikukuhkan, Jejak Leluhur 500 Tahun di Kerobokan
Polisi Ringkus 8 Pelaku Curanmor di Badung, Sita 6 Motor
Misteri Lontar Lombok yang Tersimpan di Museum Dukuh Penaban Karangasem
Nyenuk Ngingkup di Tampaksiring Kembali Digelar Setelah 48 Tahun