Gaji 5.211 Tenaga Honorer di Gianyar Belum Bisa Dinaikkan, Bupati Beber Alasannya

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Gaji 5.211 Tenaga Honorer di Gianyar Belum Bisa Dinaikkan, Bupati Beber Alasannya

Kamis, 8 Juni 2023, 14:02 WITA Follow

beritabali/ist/Gaji 5.211 Tenaga Honorer di Gianyar Belum Bisa Dinaikkan, Bupati Beber Alasannya.

BERITABALI.COM, GIANYAR.

Nasib pegawai Tenaga Harian Lepas (THL) yang bertugas di instansi pemerintah Gianyar belum bisa sejahtera. Gaji yang mereka peroleh harus dimaklumi. Pemerintah belum bisa menaikkan gaji mereka.

Hal itu diungkapkan Bupati Gianyar Made Mahayastra saat sidang paripurna di DPRD kabupaten Gianyar. Pernyataan bupati itu menjawab pertanyaan dari pandangan umum Fraksi Demokrat berkenaan nasib para pegawai honorer yang hingga kini nasibnya belum jelas.

Bupati Mahayastra menyampaikan jumlah pegawai honorer dan tenaga harian lepas di Kabupaten Gianyar mencapai 5.211 orang, jika dipaksakan menaikkan gajinya maka diperlukan anggaran mencapai Rp200 miliar lebih.

Akan tetapi, kemampuan daerah belum bisa memenuhi kebutuhan anggaran tersebut. “Jika hal tersebut dipaksakan maka akan ada ribuan pegawai yang harus di PHK. Maka untuk itu pilihan pemerintah daerah saat ini tetap mempertahankan jumlah pegawai THL,” ujarnya.

Sementara itu, menjawab pandangan umum Fraksi Golkar, Bupati Mahayastra menjelaskan terkait perekrutan Guru PPPK di Tahun 2024. Sehingga dapat mengakomodir seluruh kekurangan pengajar di segala tingkatan.

Bupati Mahayastra juga telah menyampaikan usulan PPPK Jabatan Fungsional Guru tahun 2023 yang sudah diusulkan ke BKPSDM Kabupaten Gianyar sejumlah 789 Formasi Guru SD, dan 776 formasi Guru SMP dengan total usulan sebanyak 1.565 Formasi JF Guru.

“Berkenaan dengan guru pada jenjang Taman Kanak-kanak untuk formasi PPPK, jabatan fungsional guru hanya diperuntukkan pada satuan pendidikan negeri, dan sudah mencukupi,” jelas Bupati Mahayastra.