Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menilai penguatan infrastruktur menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan kualitas pariwisata Bali. Pembangunan tidak cukup hanya mengejar kenaikan jumlah kunjungan, tetapi juga perlu diarahkan agar wisatawan lebih lama berada di Pulau Dewata.

Wakil Ketua Banggar DPR RI Muhidin Mohamad Said menyampaikan hal tersebut saat Kunjungan Kerja Banggar DPR RI ke Provinsi Bali di Gedung Wisma Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Jumat (2/10/2026).

Menurut Muhidin, lama tinggal wisatawan menjadi bagian penting dalam meningkatkan manfaat ekonomi pariwisata. Semakin lama wisatawan berada di Bali, semakin besar peluang belanja mereka memberikan dampak kepada hotel, UMKM, dan berbagai sektor usaha lainnya.

“Peringkatan pariwisata di Bali ini khususnya terkait dengan bagaimana memperbaiki infrastruktur. Saya kira begitu Pak Gubernur ya. Jadi kalau itu kita bisa perbaiki, bukan hanya sekadar banyaknya kedatangan. Tetapi bagaimana pariwisata itu bisa lebih lama tinggal di Bali,” ujar Muhidin.

Ia menilai peningkatan jumlah wisatawan tidak otomatis memberikan dampak ekonomi maksimal apabila durasi kunjungan masih rendah. Karena itu, kualitas infrastruktur dan kenyamanan destinasi dinilai perlu menjadi perhatian dalam pengembangan pariwisata Bali.

“Jadi kalau hanya jumlahnya tetapi tinggalnya kurang, UMKM-nya juga bisa mandek. Hotelnya juga, unit hotelnya juga bisa terbatas. Jadi saya kira inti daripada itu bagaimana merangsang mereka itu bisa senang tinggal di Bali,” jelasnya.

Menurut Muhidin, pembangunan infrastruktur pariwisata juga harus memperhatikan aspek lingkungan. Pengembangan destinasi Bali dinilai perlu berjalan seimbang dengan pengelolaan lingkungan agar pertumbuhan pariwisata tetap memberikan kenyamanan bagi wisatawan sekaligus menjaga keberlanjutan destinasi.

Banggar Buka Peluang Insentif Pembangunan Bali

Banggar DPR RI juga melihat perlunya dukungan kebijakan untuk memperkuat pembangunan infrastruktur di Bali. Salah satu opsi yang disampaikan adalah pemberian insentif tertentu bagi pembangunan di provinsi tersebut.

Kebijakan insentif dinilai dapat menjadi instrumen untuk mendorong peningkatan kualitas infrastruktur sekaligus memperbesar kontribusi pariwisata Bali terhadap perekonomian nasional, termasuk dari sisi devisa.

“Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita harus memberikan mungkin ada sesuatu insentif khusus terkait dengan pembangunan dari provinsi Bali ini,” katanya.

Selain infrastruktur pariwisata, Wakil Ketua Banggar DPR RI Wihadi Wijanto menyoroti dukungan fiskal pemerintah pusat terhadap pembangunan daerah.

Menurut Wihadi, optimalisasi hubungan fiskal pusat dan daerah penting dilakukan agar pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih besar dalam membiayai kebutuhan pembangunan.

Salah satu opsi yang dibahas adalah pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) kurang bayar untuk mendukung pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan daerah. Penggunaan anggaran tersebut dapat diarahkan untuk pembangunan jalan, flyover, rumah sakit hingga infrastruktur lainnya.

“Jadi pembangunan itu jelas ada untuk dana bagi hasilnya. Saya kira, ini sudah mungkin bisa mulai dengan Kementerian Keuangan dibuka ruang untuk komunikasi hal seperti itu,” ujar Wihadi.

Wihadi juga menyebut pemerintah pusat menyiapkan anggaran sekitar Rp23 triliun untuk pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pekerja paruh waktu.

Menurutnya, dukungan anggaran tersebut diharapkan dapat mengurangi tekanan fiskal pemerintah daerah. Dengan demikian, ruang anggaran daerah dapat lebih leluasa digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan pembangunan.

“Dananya itu kalau saya nggak salah Rp23 triliun yang kita siapkan untuk seluruh PPPK dengan pekerja paruh waktu. Jadi amanlah, fiskalnya Bapak agak terbantu lah sekarang ini,” pungkasnya.