Akun
guest@beritabali.com
Beritabali ID: —
Langganan
Beritabali Premium Aktif
Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium
- Jumat, 20 November 2026
DPRD Gianyar Susun Ranperda Perlindungan Karya Seni dan UMKM
BERITABALI.COM, GIANYAR.
DPRD Gianyar tengah menggeber penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual. Regulasi ini disiapkan untuk membantu masyarakat melindungi karya seni, inovasi, kerajinan, hingga produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar tidak mudah diklaim pihak lain.
Ketua DPRD Gianyar, I Ketut Sudarsana, Jumat (20/11/2026), mengatakan masih banyak masyarakat yang belum mendaftarkan hak cipta maupun hak paten atas karya dan inovasi mereka. Proses pendaftaran yang dianggap rumit, membutuhkan waktu, serta biaya menjadi sejumlah kendala.
Melalui Ranperda tersebut, DPRD Gianyar mendorong pemerintah daerah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh perlindungan hak kekayaan intelektual (HAKI). Fasilitasi yang dirancang mencakup akses pendaftaran, pendampingan advokasi, hingga bantuan pembiayaan.
"Perda daerah, terutama di Gianyar, dibuat untuk memfasilitasi, mengakses, mengadvokasi, bahkan dari sisi pembiayaan dan lain-lain, agar mereka mendapatkan hak kekayaan intelektualnya. Itu mendapatkan hak patenlah kasarnya," ujar Sudarsana, usai sidang paripurna.
Menurutnya, Gianyar memiliki potensi kekayaan intelektual yang besar. Selain dikenal sebagai daerah penghasil karya seni dan budaya, kabupaten ini juga memiliki beragam kerajinan serta produk UMKM bernilai ekonomi yang perlu mendapatkan perlindungan hukum.
Sudarsana mencontohkan kesenian Tari Kecak Desa Bona, Kecamatan Blahbatuh, yang menurutnya kini justru digunakan secara komersial oleh daerah lain. Ia menyebut kondisi tersebut menjadi salah satu gambaran pentingnya perlindungan terhadap karya dan identitas lokal.
"Contoh kita kenal Bona dengan tari kecak. Sementara sekarang yang mengklaim kan Pecatu. Karena kita enggak ngurus. Ini contoh," katanya.
Ia menilai keterlambatan mengurus perlindungan kekayaan intelektual dapat memunculkan persoalan kepemilikan maupun pemanfaatan karya oleh pihak lain. Karena itu, masyarakat didorong lebih proaktif mendaftarkan karya seni, temuan, inovasi, serta produk unggulan yang berpotensi mendapatkan perlindungan HAKI.
Dalam skema Ranperda tersebut, masyarakat nantinya dapat mengajukan permohonan fasilitasi melalui pemerintah daerah. Pemkab Gianyar diharapkan mengoptimalkan perangkat daerah terkait, termasuk Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida), untuk membantu proses pendaftaran.
Dukungan pemerintah tidak hanya mencakup pendampingan administrasi dan advokasi hukum, tetapi juga pembiayaan pengurusan hak kekayaan intelektual. Pemberian penghargaan atau reward bagi masyarakat yang menghasilkan karya dan inovasi juga berpotensi menjadi bagian dari fasilitasi tersebut.
Sudarsana menegaskan, perlindungan kekayaan intelektual bukan semata-mata untuk memberikan pengakuan kepada pencipta atau penemu. Kepemilikan HAKI juga dapat membuka peluang ekonomi bagi masyarakat melalui pemanfaatan karya yang telah memperoleh perlindungan hukum.
Dengan HAKI yang terdaftar, pemilik hak berpeluang memperoleh royalti apabila karya atau inovasinya dimanfaatkan pihak lain sesuai ketentuan yang berlaku.
"Ketika ada orang lain menggunakan temuan atau ciptaan mereka, dengan punya hak paten terdaftar, nah itu pasti dapat royalti," ujarnya.
Editor: Redaksi
Reporter: bbn/gnr
Berita Terpopuler
19 Orang Tewas dalam 144 Kecelakaan di Jembrana
Dibaca: 2745 Kali
PBVSI Buleleng Siapkan 47 Atlet untuk Porprov 2027
Dibaca: 2095 Kali
Denpasar Siaga Bencana, Jalur Evakuasi dan Pengungsian Disiapkan
Dibaca: 1679 Kali
Konsumsi BBM di Bali Diprediksi Naik 3 Persen Saat Nataru
Dibaca: 1649 Kali
ABOUT BALI
Griya Campuhan Amertha Bhuana Dikukuhkan, Jejak Leluhur 500 Tahun di Kerobokan
Polisi Ringkus 8 Pelaku Curanmor di Badung, Sita 6 Motor
Misteri Lontar Lombok yang Tersimpan di Museum Dukuh Penaban Karangasem
Nyenuk Ngingkup di Tampaksiring Kembali Digelar Setelah 48 Tahun