Akun
guest@beritabali.com

Beritabali ID: —


Langganan
logo
Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium




DPRD Gianyar Susun Ranperda Perlindungan Karya Seni dan UMKM

Jumat, 20 November 2026, 16:27 WITA Follow
Beritabali.com

beritabali/ist/Foto Kominfo Gianyar: Seniman saat pawai HUT Kota 2026 di Balai Budaya.

IKUTI BERITABALI.COM DI GOOGLE NEWS

BERITABALI.COM, GIANYAR.

DPRD Gianyar tengah menggeber penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual. Regulasi ini disiapkan untuk membantu masyarakat melindungi karya seni, inovasi, kerajinan, hingga produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar tidak mudah diklaim pihak lain.

Ketua DPRD Gianyar, I Ketut Sudarsana, Jumat (20/11/2026), mengatakan masih banyak masyarakat yang belum mendaftarkan hak cipta maupun hak paten atas karya dan inovasi mereka. Proses pendaftaran yang dianggap rumit, membutuhkan waktu, serta biaya menjadi sejumlah kendala.

Melalui Ranperda tersebut, DPRD Gianyar mendorong pemerintah daerah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh perlindungan hak kekayaan intelektual (HAKI). Fasilitasi yang dirancang mencakup akses pendaftaran, pendampingan advokasi, hingga bantuan pembiayaan.

"Perda daerah, terutama di Gianyar, dibuat untuk memfasilitasi, mengakses, mengadvokasi, bahkan dari sisi pembiayaan dan lain-lain, agar mereka mendapatkan hak kekayaan intelektualnya. Itu mendapatkan hak patenlah kasarnya," ujar Sudarsana, usai sidang paripurna.

Menurutnya, Gianyar memiliki potensi kekayaan intelektual yang besar. Selain dikenal sebagai daerah penghasil karya seni dan budaya, kabupaten ini juga memiliki beragam kerajinan serta produk UMKM bernilai ekonomi yang perlu mendapatkan perlindungan hukum.

Sudarsana mencontohkan kesenian Tari Kecak Desa Bona, Kecamatan Blahbatuh, yang menurutnya kini justru digunakan secara komersial oleh daerah lain. Ia menyebut kondisi tersebut menjadi salah satu gambaran pentingnya perlindungan terhadap karya dan identitas lokal.

"Contoh kita kenal Bona dengan tari kecak. Sementara sekarang yang mengklaim kan Pecatu. Karena kita enggak ngurus. Ini contoh," katanya.

Ia menilai keterlambatan mengurus perlindungan kekayaan intelektual dapat memunculkan persoalan kepemilikan maupun pemanfaatan karya oleh pihak lain. Karena itu, masyarakat didorong lebih proaktif mendaftarkan karya seni, temuan, inovasi, serta produk unggulan yang berpotensi mendapatkan perlindungan HAKI.

Dalam skema Ranperda tersebut, masyarakat nantinya dapat mengajukan permohonan fasilitasi melalui pemerintah daerah. Pemkab Gianyar diharapkan mengoptimalkan perangkat daerah terkait, termasuk Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida), untuk membantu proses pendaftaran.

Dukungan pemerintah tidak hanya mencakup pendampingan administrasi dan advokasi hukum, tetapi juga pembiayaan pengurusan hak kekayaan intelektual. Pemberian penghargaan atau reward bagi masyarakat yang menghasilkan karya dan inovasi juga berpotensi menjadi bagian dari fasilitasi tersebut.

Sudarsana menegaskan, perlindungan kekayaan intelektual bukan semata-mata untuk memberikan pengakuan kepada pencipta atau penemu. Kepemilikan HAKI juga dapat membuka peluang ekonomi bagi masyarakat melalui pemanfaatan karya yang telah memperoleh perlindungan hukum.

Dengan HAKI yang terdaftar, pemilik hak berpeluang memperoleh royalti apabila karya atau inovasinya dimanfaatkan pihak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

"Ketika ada orang lain menggunakan temuan atau ciptaan mereka, dengan punya hak paten terdaftar, nah itu pasti dapat royalti," ujarnya.

Beritabali.com

Berlangganan BeritaBali
untuk membaca cerita lengkapnya

Lanjutkan

Editor: Redaksi

Reporter: bbn/gnr



Simak berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Ikuti saluran Beritabali.com di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru seputar Bali.
Ikuti kami