Akun
guest@beritabali.com
Beritabali ID: —
Langganan
Beritabali Premium Aktif
Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium
- Jumat, 20 November 2026
Aksi Bali Tidak Diam Desak UMP Bali 2027 Rp4,5 Juta, Koster Belum Putuskan
BERITABALI.COM, DENPASAR.
Gerakan masyarakat sipil Bali Tidak Diam mendesak Gubernur Bali Wayan Koster menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali 2027 sebesar Rp4,5 juta. Angka tersebut merupakan rekomendasi Dewan Pengupahan yang diminta menjadi dasar penetapan upah minimum tahun depan.
Desakan itu disampaikan dalam audiensi terbuka di depan Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (20/11/2026). Dalam pertemuan tersebut, Koster menyatakan angka Rp4,2 juta yang sempat disiapkannya belum menjadi keputusan final dan masih berupa perhitungan sementara.
Koordinator Lapangan Bali Tidak Diam, Excel Bagaskara, mengatakan penetapan UMP seharusnya mengacu pada hasil voting Dewan Pengupahan yang merekomendasikan angka Rp4,5 juta. Menurutnya, rekomendasi tersebut merupakan suara terbanyak dan layak menjadi dasar penetapan upah minimum.
“Kami akan mengingat hari ini. Ini akan menjadi sejarah kita, bahwa ini adalah suara rakyat. Jangan sampai Bapak Koster kehilangan legasinya di rakyat Bali,” kata Excel dalam orasinya.
Dalam audiensi, perwakilan buruh menyatakan kehadiran mereka untuk mengawal rekomendasi Dewan Pengupahan. Mereka meminta Koster memastikan Surat Keputusan (SK) UMP Bali yang harus ditandatangani paling lambat 21 November 2026 tetap mempertimbangkan rekomendasi tersebut.
Namun, ketika Koster menyampaikan angka kompromi Rp4,2 juta, perwakilan buruh langsung menyatakan penolakan.
“Sesuai KHL pasti akan menolak! Supaya Bapak sebagai Gubernur melaksanakan putusan atau rekomendasi Dewan Pengupahan, itu kewajiban!” teriak salah satu perwakilan.
Aliansi Bali Tidak Diam menegaskan akan terus mengawal proses penetapan hingga SK UMP diterbitkan. Mereka menilai rekomendasi Dewan Pengupahan telah melalui kajian yang melibatkan unsur akademisi, pemerintah, dan pekerja.
“Sudah wajib hukumnya Bapak Gubernur menjadikan ini dasar pertimbangan. Mudah-mudahan beliau tidak ingkar janji dan tidak masuk angin,” ujarnya.
Para perwakilan buruh juga memaparkan alasan perlunya kenaikan UMP Bali. Menurut mereka, UMP saat ini baru memenuhi sekitar 57 persen kebutuhan hidup layak (KHL), sedangkan provinsi lain rata-rata menetapkan batas minimum sekitar 80 persen KHL.
Selain itu, mereka menilai kewajiban masyarakat Bali untuk merawat adat dan budaya belum terakomodasi dalam komponen KHL. Kondisi tersebut dinilai membuat pekerja menanggung beban ekonomi tambahan.
“Banyak masyarakat Bali terjerat utang dan tersisih di daerahnya sendiri. Ada puluhan ribu pekerja Bali bekerja di luar negeri karena upah di Bali tidak menjanjikan,” kata perwakilan tersebut.
“Beliau selalu mengatakan, ‘Kita jaga adat dan budaya Bali’. Ini salah satu perjuangan kami agar dengan UMP yang layak, kami dapat menjaga adat dan budaya Bali bersama Bapak Gubernur,” katanya.
Menanggapi desakan tersebut, Koster menegaskan angka Rp4,2 juta belum final. Ia mengatakan angka itu sempat dipertimbangkan sebagai jalan tengah sehari sebelumnya, tetapi mendapat penolakan dari perwakilan buruh dalam audiensi.
“Rp4,2 juta ini belum final. Itu exercise sementara. Berikan saya waktu mempertimbangkan yang terbaik, sesuai harapan kawan-kawan, untuk memutuskan supaya sesuai dengan rekomendasi Dewan Pengupahan,” ujar Koster.
Koster menyatakan akan menandatangani keputusan sebelum pukul 24.00 pada Jumat (20/11/2026), sehingga SK UMP Bali 2027 dapat diterbitkan pada Sabtu (21/11/2026). Ia menilai dialog bersama perwakilan buruh berlangsung sangat konstruktif.
Dewan Pengupahan yang terdiri dari unsur pekerja, pengusaha, akademisi, dan pemerintah sebelumnya mengajukan empat opsi besaran UMP kepada gubernur, yakni Rp3,5 juta, Rp3,8 juta, Rp4,5 juta, dan Rp5,6 juta berdasarkan KHL. Dari sejumlah opsi tersebut, Dewan Pengupahan akhirnya merekomendasikan UMP sebesar Rp4,5 juta.
Koster mengaku telah menelusuri riwayat penetapan UMP Bali sejak 2016 hingga 2026. Ia menilai basis data penetapan upah pada periode sebelumnya terlalu rendah sehingga penggunaan formula dengan nilai alfa tertinggi sekalipun masih menghasilkan angka yang rendah.
“Tahun 2027 nanti kalau saya menetapkan memakai formula dengan alfa tertinggi, 0,9 dijadikan 1, dibulatkan, itu angkanya jadi Rp3,5 juta,” kata Koster.
Menurut Koster, angka tersebut masih jauh dari memadai. Ia menyebut regulasi juga membuka ruang penetapan UMP menggunakan pendekatan KHL selain formula penghitungan upah. Namun, KHL tidak serta-merta ditetapkan sebagai UMP, melainkan menjadi salah satu dasar pertimbangan.
Koster mengatakan pemerintah harus mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan usaha yang dijalankan pengusaha.
“Saya sebagai pemerintah harus membuat pemberi upah nyaman, penerima upah juga nyaman, dan usahanya bisa berlanjut,” ujar Koster.
Editor: Redaksi
Reporter: bbn/jun
Berita Terpopuler
19 Orang Tewas dalam 144 Kecelakaan di Jembrana
Dibaca: 2745 Kali
PBVSI Buleleng Siapkan 47 Atlet untuk Porprov 2027
Dibaca: 2095 Kali
Denpasar Siaga Bencana, Jalur Evakuasi dan Pengungsian Disiapkan
Dibaca: 1679 Kali
Konsumsi BBM di Bali Diprediksi Naik 3 Persen Saat Nataru
Dibaca: 1648 Kali
ABOUT BALI
Griya Campuhan Amertha Bhuana Dikukuhkan, Jejak Leluhur 500 Tahun di Kerobokan
Polisi Ringkus 8 Pelaku Curanmor di Badung, Sita 6 Motor
Misteri Lontar Lombok yang Tersimpan di Museum Dukuh Penaban Karangasem
Nyenuk Ngingkup di Tampaksiring Kembali Digelar Setelah 48 Tahun