Akun
guest@beritabali.com
Beritabali ID: —
Langganan
Beritabali Premium Aktif
Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium
- Jumat, 20 November 2026
LPS dan OJK Perkuat Persiapan Program Penjaminan Polis Asuransi
BERITABALI.COM, BADUNG.
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat koordinasi kelembagaan untuk mempersiapkan pelaksanaan Program Penjaminan Polis Asuransi. Penguatan kerja sama dilakukan melalui penandatanganan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) tentang Pertukaran Data, Informasi, dan/atau Dokumen.
Penandatanganan Juklak berlangsung di The Westin Resort Nusa Dua, Kabupaten Badung, Selasa (17/11/2026). Dokumen tersebut ditandatangani Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinan D. Purba, bersama Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK, Ogi Prastomiyono.
Juklak ini menjadi landasan operasional bagi LPS dan OJK dalam mengatur mekanisme pertukaran data, informasi, dan dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung persiapan hingga pelaksanaan Program Penjaminan Polis Asuransi.
Langkah tersebut merupakan bagian dari kesiapan LPS menjalankan mandat penjaminan polis asuransi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 (UU P2SK).
Melalui Juklak tersebut, kedua lembaga menyepakati mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur. Pengaturan mencakup penunjukan focal point dan liaison officer pada masing-masing lembaga, tata cara penyampaian permintaan dan pemenuhan data, serta jangka waktu penyampaian informasi sesuai jenis kebutuhan dan tahapan penanganan.
Ruang lingkup pertukaran data meliputi berbagai tahapan persiapan dan pelaksanaan program penjaminan polis. Di antaranya persiapan kepesertaan perusahaan asuransi, pemantauan kondisi perusahaan, penanganan perusahaan dalam penyehatan, proses resolusi, hingga perusahaan asuransi yang telah dicabut izin usahanya dan memasuki proses likuidasi.
Informasi yang dipertukarkan mencakup profil dan kondisi keuangan perusahaan asuransi, laporan keuangan dan aktuaria, rasio solvabilitas atau Risk Based Capital (RBC), hasil pengawasan, serta informasi lain yang relevan dengan fungsi dan kewenangan masing-masing lembaga.
Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinan D. Purba, menyampaikan penguatan koordinasi dengan OJK menjadi bagian penting dalam mempersiapkan pelaksanaan program penjaminan polis asuransi.
Ia juga menyoroti ketersediaan data sebagai salah satu tantangan utama penyelenggaraan program tersebut. Data polis yang lengkap, akurat, dan tepat waktu diperlukan untuk mendukung efektivitas penjaminan polis serta proses resolusi perusahaan asuransi.
Juklak ini turut mengatur mekanisme koordinasi dalam kondisi yang membutuhkan penanganan khusus. Ketika perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah berada dalam status penyehatan maupun resolusi, pertukaran informasi dapat mendukung analisis kondisi perusahaan dan pelaksanaan uji tuntas.
Koordinasi tersebut juga mencakup penjajakan calon investor atau perusahaan penerima serta tindak lanjut penanganan sesuai kewenangan masing-masing lembaga.
Editor: Redaksi
Reporter: bbn/aga
Berita Terpopuler
19 Orang Tewas dalam 144 Kecelakaan di Jembrana
Dibaca: 2750 Kali
PBVSI Buleleng Siapkan 47 Atlet untuk Porprov 2027
Dibaca: 2099 Kali
Denpasar Siaga Bencana, Jalur Evakuasi dan Pengungsian Disiapkan
Dibaca: 1684 Kali
Konsumsi BBM di Bali Diprediksi Naik 3 Persen Saat Nataru
Dibaca: 1654 Kali
ABOUT BALI
Griya Campuhan Amertha Bhuana Dikukuhkan, Jejak Leluhur 500 Tahun di Kerobokan
Polisi Ringkus 8 Pelaku Curanmor di Badung, Sita 6 Motor
Misteri Lontar Lombok yang Tersimpan di Museum Dukuh Penaban Karangasem
Nyenuk Ngingkup di Tampaksiring Kembali Digelar Setelah 48 Tahun