Gubernur Koster Apresiasi Kanwil Kemenkumham Bentuk Pos Layanan Hukum Desa

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Gubernur Koster Apresiasi Kanwil Kemenkumham Bentuk Pos Layanan Hukum Desa

Jumat, 10 Juli 2020, 22:00 WITA Follow

beritabali/ist

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Inisiatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Provinsi Bali untuk membentuk Pos Layanan Hukum Desa mendapat apresiasi dari Gubernur Bali Wayan Koster. Ia menilai upaya ini akan membantu membangun budaya sadar hukum di masyarakat.

[pilihan-redaksi]
Hal ini disampaikannya saat menerima audiensi Kepala Kanwil Kemenkumham Bali, Jamaruli Manihuruk di Rumah Jabatan, Jaya Sabha, Denpasar, Jumat (10/7). Gubernur Koster mengatakan kesadaran hukum penting untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam Tatanan Kehidupan era Baru.

“Tatanan Kehidupan Era Baru menyangkut semua aspek kehidupan termasuk ketertiban masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya kesadaran terhadap ketertiban dan disiplin akan membantu masyarakat untuk mau menjalankan protokol Tatanan Kehidupan Era Baru secara benar. Keamanan dan ketertiban menurut Gubernur Koster merupakan bagian penting dalam menciptakan pariwisata yang berkualitas dalam Tatanan Kehidupan Era Baru.

Menurutnya masih ada banyak celah yang dimanfaatkan oknum-oknum baik WNI maupun WNA untuk melakukan tindakan kriminalitas yang mencoreng nama baik Bali. Itu sebabnya ke depan Pemprov Bali, Kemenkumham dan pemangku kepentingan lainnya harus bekerjasama dalam menciptakan Bali yang lebih aman dan tentram.

“Misalnya kita mau dorong desa adat punya perarem pencegahan narkoba,” kata pria yang ikut membidani lahirnya Undang-Undang Desa ini.

Sementara Kepala Kanwil Kemenkumham Bali, Jamaruli Manihuruk mengatakan program Pos Layanan Hukum Desa rencananya akan diluncurkan pada tanggal 21 Juli 2020 di Gianyar. “Bali menjadi yang pertama di Indonesia,” sebutnya.

Ia mengatakan dengan keterbatasan aparatur negara, kesadaran masyarakat merupakan salah satu elemen penting dalam penegakan hukum. Dengan upaya edukasi ia menginginkan masyarakat di pedesaan bisa menjadi “mata dan telinga” terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum yang tak terpantau aparat, misalnya peredaran narkoba.

Tampak hadir Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali Ida Bagus Gede Sudarsana, Kadiv Yankumham Kanwil Kemenkumham Bali, Constantinus Kristomo dan Kadiv Pemasyarakatan, Suprapto.

Berita Denpasar Terbaru

•

Minikino Film Week 12 di Bali Catat 6.558 Penonton, Hadirkan 202 Film dari 60 Negar

•

Jung Wooseok Bikin 3.000 Pengunjung Padati Mal di Sanur

•

BNN Bali Ajak Anak Muda Lawan Narkoba Lewat Lari

•

Ngaku Pecalang, Pria Minta Uang Rp120 Ribu di Warung Gunung Soputan Denpasar

•

Kasus Dugaan Pemalsuan Surat Tanah Pura Balangan, Mantan Kepala BPN Badung Ditahan

Berita Premium

•

Solusi Sampah Bali: Gugat Lewat Class Action dan Libatkan Swakelola

•

Kata Bule Sampah soal Proyek Energi Sampah hingga Penundaan TPA Suwung

•

Jalanan Denpasar Berderet Sampah, Kos-kosan Luput dari Pengelolaan

•

Dari Musisi Muda hingga Sesepuh, Praja Mandala Jadi Panggung untuk Berkarya

•

Mengapa Investasi di Bali hanya Berkutat di Bagian Selatan

Reporter: Humas Bali

Koster

Kanwil Kemenkumham Bali

Pos Layanan Hukum Desa

Era Baru

Survei Pembaca Beritabali.com

Ayo Ikut Menentukan Arah Media Lokal! Dengan mengisi survei ini, Anda ikut berkontribusi dalam membangun ekosistem informasi yang sehat dan terpercaya.