Akun
guest@beritabali.com
Beritabali ID: —
Langganan
Beritabali Premium Aktif
Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium
Trending:
- Senin, 4 Mei 2026
Dewan Janji Bawa Ke Pusat
Negara
Senin, 27 Juli 2009,
21:31 WITA
Follow
IKUTI BERITABALI.COM DI
GOOGLE NEWS
BERITABALI.COM, JEMBRANA.
Keluh kesah perwakilan pedagang, asongan dan ojek korban gusuran ASDP ditanggapi dewan. Melalui Ketua Komisi B DPRD Jembrana, I Nyoman Suheng Kusumayasa, dewan berjanji akan segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat serta PT. Indonesian Ferry.
Menurut Suheng, persoalan ini timbul lantaran solusi terhadap kebijakan ini tidak dipersiapkan jauh-jauh hari. “Semestinya sebelum kebijakan ini diluncurkan sudah dipikirkan dampaknya. Dengan demikian dari jauh-jauh hari sudah ada solusi terbaik,†katanya.
Suheng mengakui dewan tidak memiliki kewenangan untuk memberikan keputusan boleh atau tidaknya mereka mencari nafkah di dalam pelabuhan, namun pihaknya akan berusaha memperjuangkan nasib pedagang dan tukang ojek Gilimanuk dengan berkoordinasi ke Dephub dan Indonesia Ferry Pusat.
“Komisi C kita minta secepatnya ke Jakarta untuk menanyakan masalah ini. Apakah kebijakan menjadikan Pelabuhan Gilimanuk menjadi pelabuhan internasional itu kebijakan pusat atau kebijakan ASDP di daerah dan apa dasar kebijakan ini,†tandasnya.
Sementara untuk solusi jangka pendek, Suheng berjanji akan memediatori pertemuan dengan eksekutif dan ASDP. “Kami akan mengajak ekskutif untuk bersama sama memperjuangkan nasib saudara-saudara dengan bernegosiasai kepada ASDP,†terangnya.
Ketua DPRD Jembrana, I Made Kembang Hartawan, menambahkan memang dari hasil penelusurannya ternyata solusi yang diberikan ASDP tidak menyelesaikan masalah. Pasalnya, sangat jarang ada penumpang yang mau berbelanja di parkir manuver.
“Agar ini tidak berlarut-larut kami secepatnya akan ke Jakarta untuk memperjuangkan nasib saudara-saudara,†jelasnya. (dey)
Menurut Suheng, persoalan ini timbul lantaran solusi terhadap kebijakan ini tidak dipersiapkan jauh-jauh hari. “Semestinya sebelum kebijakan ini diluncurkan sudah dipikirkan dampaknya. Dengan demikian dari jauh-jauh hari sudah ada solusi terbaik,†katanya.
Suheng mengakui dewan tidak memiliki kewenangan untuk memberikan keputusan boleh atau tidaknya mereka mencari nafkah di dalam pelabuhan, namun pihaknya akan berusaha memperjuangkan nasib pedagang dan tukang ojek Gilimanuk dengan berkoordinasi ke Dephub dan Indonesia Ferry Pusat.
“Komisi C kita minta secepatnya ke Jakarta untuk menanyakan masalah ini. Apakah kebijakan menjadikan Pelabuhan Gilimanuk menjadi pelabuhan internasional itu kebijakan pusat atau kebijakan ASDP di daerah dan apa dasar kebijakan ini,†tandasnya.
Sementara untuk solusi jangka pendek, Suheng berjanji akan memediatori pertemuan dengan eksekutif dan ASDP. “Kami akan mengajak ekskutif untuk bersama sama memperjuangkan nasib saudara-saudara dengan bernegosiasai kepada ASDP,†terangnya.
Ketua DPRD Jembrana, I Made Kembang Hartawan, menambahkan memang dari hasil penelusurannya ternyata solusi yang diberikan ASDP tidak menyelesaikan masalah. Pasalnya, sangat jarang ada penumpang yang mau berbelanja di parkir manuver.
“Agar ini tidak berlarut-larut kami secepatnya akan ke Jakarta untuk memperjuangkan nasib saudara-saudara,†jelasnya. (dey)
Berita Premium
Reporter: -
Berita Terpopuler
01
Polisi Bongkar Praktik LC di Bawah Umur di Kafe Gianyar
Dibaca: 322 Kali
02
Pemerintah Dorong KEK Kura Kura Bali Jadi Pusat Keuangan Global
Dibaca: 311 Kali
03
04
05
ABOUT BALI
Perang Tipat Sayan, Tradisi Syukur Petani Jaga Kesuburan Sawah
Senin, 30 Maret 2026
Sakralnya Bale Gajah Pura Besakih, Tak Sembarangan Orang Bisa Naik
Kamis, 26 Maret 2026
Menyambut Energi Baru Imlek Lewat Ritual Rupang
Kamis, 12 Februari 2026
Tradisi Imlek Unik di Singaraja, Patung Dewa Disucikan Tirta Tiga Pura
Rabu, 11 Februari 2026