Akun
guest@beritabali.com
Beritabali ID: —
Langganan
Beritabali Premium Aktif
Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium
- Sabtu, 4 Juli 2026
Gubernur Mau Revisi SK, AMB Usulkan FGD Imparsial
Denpasar
google/ilustrasi
BERITABALI.COM, DENPASAR.
Beritabali.com, Denpasar. Aliansi Masyarakat Bali (AMB) usulkan diadakan FGD (Focus Group Discussion) yang bersifat imparsial, guna menghasilkan rekomendasi yang jernih atas persoalan reklamasi Teluk Benoa,yang sudah terlanjur ada Keputusan Gubernur dan Rekomendasi Ketua DPRD Bali.
Narasumber yang ditampilkan dalam FGD ini mesti multi aspek,yakni berupa aspek hukum, sosial budaya dan agama, lingkungan hidup, geologi, hidrologi, dan lain-lain. Usulan ini menanggapi pernyataan Gubernur Bali, Made Mangku Pastika yang mewacanakan suatu diskusi ahli guna mencari masukan untuk merevisi Keputusan tentang reklamasi Teluk Benoa yang telah dikeluarkannya.
"Boleh-boleh saja Gubernur menyatakan tidak mencabut Keputusan, katanya hanya mau merevisi. Tapi, dengan menyatakan siap menerima masukan dan mau merevisi, itu satu langkah maju untuk menuju yang maksimal, yakni pencabutan total. Walaupun kami menolak reklamasi, kalau bisa digelar suatu FGD yang imparsial, melibatkan orang-orang kompeten dan punya integritas yang baik, Keputusan Gubernur itu kemungkinan sulit dipertahankan. Tapi, kalau narasumbernya orang-orang yang bisa dipesan, kajian macam apapun hasilnya akan sesuai pesanan,"kata Putu Wirata Dwikora, Sekretaris AMB (Aliansi Masyarakat Bali), yang terdiri dari eksponen agama, adat, akademisi, ormas, pariwisata, LSM, dan mahasiswa.
FGD itu merupakan proses untuk memberi ruang bagi yang pro dan kontra, agar mendengarkan masukan dari pakar dalam bidang yang terkait dengan isu reklamasi, guna menimbang-nimbang dalam hatinya, apakah benar reklamasi Teluk Benoa memberi lebih banyak manfaat atau sebalikhya lebih merusak. Sebelum ada yang kontra, versi pemerintah pastilah menyatakan reklamasi itu bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat,menambah luasan tanah,membuka lapangan kerja, dan seterusnya. Tapi, versi pemerintah kurang mengutarakan dampaknya terhadap lingkungan, posisi keputusan gubernur dan kewenangan gubernur terhadap regulasi yang ada, dan sebagainya.
Presentasi yang sifatnya searah,baik dari pihak yang pro ataupun kontra reklamasi, sulit mencapai titik temu. Tapi,kalau rekomendasi dicetuskan dari sebuah FGD dengan narasumber yang kredibel, mestinya hasil dan rekomendasinya akan sangat baik.
"Kalau setelah argumen-argumen dibeberkan semuanya, gubernur berkeputusan untuk mencabut Keputusan tentang reklamasi itu, kan itu bagian paling ekstrem dari revisi?,"katanya. (ctg)
Reporter: -
Iklan Sponsor
Berita Terpopuler
Pemuda di Kintamani Ditemukan Tewas Tergantung di Kebun
Dibaca: 3404 Kali
Risiko terhadap Momentum Digital Indonesia
Dibaca: 1104 Kali
Peserta JKN Tembus 282,7 Juta, BPJS Kesehatan Catat Kinerja Positif
Dibaca: 509 Kali
CBR Tabrak Truk di Sibetan, Pemotor Tewas di Tempat
Dibaca: 479 Kali
ABOUT BALI
Tradisi Mepatung di Bangli, Penampahan Galungan yang Pererat Persaudaraan
Video Langka Calonarang dan Janger Pegok 1937 Ditemukan di Jerman
Tradisi Wadak di Mengani Tetap Lestari, Desa Batasi Satu Godel Setahun
Wali Panguangan, Tradisi Sakral Syukuran Panen di Desa Mengani Bangli
