DPRD Bali: Ujian Nasional Bikin Siswa Depresi

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

DPRD Bali: Ujian Nasional Bikin Siswa Depresi

Senin, 5 Desember 2016, 17:15 WITA Follow

bbn/ilustrasi

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Beritabali.com, Denpasar. Kalangan anggota DPRD Provinsi Bali setuju kalau ujian nasional (UN) dihapus. Sebab, selama ini UN lebih banyak membuat para siswa stres.

“Lebih lebih (dihapus). Karena UN bikin siswa stres,” ujar anggota Komisi IV DPRD Bali, Utami Dwi Suryadi ketika diminta tanggapannya, Senin (5/12/2016).

Meski demikian, menurut Utami, penghapusan UN tersebut harus dibarengi dengan layanan pendidikan yang berkualitas.

“Sehingga pendidikan tersebut menghasilkan anak didik yang juga berkualitas,” kata politisi Partai Demokrat ini.

Pendapat yang sama diungkapkan anggota Dewan dari Komisi IV lainnya, Ketut Mandia. Ia sepakat UN dihapus, khususnya UN untuk jenjang pendidikan sekolah daerah (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Menurutnya, UN telah menyita banyak waktu siswa. Siswa hanya memikirkan UN saja.

“Waktu siswa seolah diperkosa hanya untuk UN,” ujarnya.

Meskipun UN dihapus, menurut Mandia, ujian akhir tetap harus dilaksanakan. Nantinya ujian tersebut dilaksanakan oleh Majelis Guru Mata Pelajaran (MGMP).

“MGMP ini nantinya yang membuat soal. Ujiannya juga bukan untuk menjadi syarat kelulusan, melainkan untuk alat ukur sejauhmana pendidikan telah dilaksanakan,” kata politisi PDI Perjuangan asal Klungkung ini.

Namun, menurut Mandia, UN untuk tingkat SMA/SMK masih diperlukan. Namun, bukan untuk syarat menentukan kelulusan seorang siswa.

“Kalau UN untuk SMA dan SMK saya mendorong, agar pemerintah mempunyai nilai ukuran kualitas pendidikan,” paparnya.

Seperti diketahui, Mendikbud Muhadjir Effendy, berencana meniadakan UN di tahun 2017 ditiadakan. Ujian akhir bagi siswa sekolah nantinya didesentralisasi. Pelaksanaan ujian akhir bagi siswa SMA-SMK dan sederajatnya diserahkan ke pemerintah provinsi.[bbn/bbk/psk]