Greenpeace Indonesia menggelar aksi damai di perairan Pelabuhan Benoa, Bali, untuk mendesak pemerintah menghentikan ekspansi energi fosil dan mempercepat transisi menuju energi terbarukan. 

Aksi tersebut dilakukan di tengah peringatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai meningkatnya ancaman krisis iklim dalam perhelatan COP 31 di Antalya, Turki.

Dalam aksi tersebut, Greenpeace membentangkan spanduk berbentuk penyu di atas laut, tepat di hadapan fasilitas LNG Floating Storage Regasification Unit (FSRU) di Pelabuhan Benoa. Spanduk itu membawa pesan “No Fossil Gas in Paradise” sebagai bentuk penolakan terhadap ketergantungan energi fosil di Bali.

Greenpeace menilai peringatan PBB mengenai ancaman suhu bumi yang melampaui ambang batas 1,5 derajat Celsius harus menjadi dorongan bagi para pemimpin dunia untuk meningkatkan ambisi penanganan perubahan iklim. Terlebih, fenomena El Nino kuat terjadi di tengah pemanasan global akibat aktivitas manusia.

Manajer Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, mengatakan bencana akibat krisis iklim semakin menguat dan memburuk. Menurutnya, penggunaan bahan bakar fosil menjadi salah satu pemicu utama yang harus segera ditangani melalui kebijakan transisi energi.

“Kita menyaksikan bagaimana krisis iklim telah mendatangkan berbagai bencana yang makin menguat dan memburuk dari tahun-tahun sebelumnya. Semua bencana iklim ini dipicu oleh penggunaan bahan bakar fosil. Energi fosil tidak hanya mendestabilisasi iklim; tapi juga menimbulkan dampak buruk yang luas terhadap kesehatan, sosial, dan ekonomi, sekaligus memicu ketidakstabilan di seluruh dunia. Ini adalah alarm merah bagi pemimpin dunia untuk  berkomitmen serta menyediakan peta jalan yang jelas dan kredibel untuk mengakhiri penggunaan bahan bakar fosil,” ujar Iqbal Damanik, Manajer Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia.

Greenpeace juga meminta pemerintah Indonesia konsisten menjalankan agenda transisi energi dengan tidak lagi memasukkan ekspansi pembangkit fosil dalam perencanaan kelistrikan nasional.

Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), pemerintah masih membuka ruang pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) baru hingga 6 gigawatt (GW) serta ekspansi pembangkit gas sebesar 10,3 GW.

Laporan terbaru Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) bersama Greenpeace Indonesia mengungkapkan adanya kondisi carbon lock-in dalam sistem ketenagalistrikan nasional. Kondisi ini dinilai membuat tata kelola listrik secara struktural masih memprioritaskan dan mempertahankan dominasi energi fosil.

Ketua Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Yuyun Harmono, menilai penambahan pembangkit fosil akan memperpanjang ketergantungan Indonesia terhadap sumber energi tersebut.

“Jika pemerintah Indonesia serius untuk melakukan transisi energi, seharusnya tidak ada lagi ekspansi pembangunan pembangkit fosil dalam rencana penyediaan tenaga listriknya. Penambahan pembangkit fosil baru akan mendorong Indonesia dalam jeratan fosil yang lebih lama, serta menghambat transisi energi,” ujar Yuyun Harmono, Ketua Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia.

Rencana FSRU Serangan Jadi Sorotan

Persoalan ekspansi energi fosil juga menjadi perhatian di Bali. Rencana penambahan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) sebesar 1.550 megawatt (MW) di Bali disebut membutuhkan dukungan fasilitas LNG baru berupa FSRU di Serangan dengan kapasitas 145.000 meter kubik.

Rencana pembangunan fasilitas tersebut mendapat penolakan dari masyarakat adat Desa Serangan dan Desa Intaran. Keberadaan FSRU dinilai berpotensi memengaruhi ruang hidup nelayan serta ekosistem pesisir.

Yuyun menyebut penambahan fasilitas LNG di kawasan selatan Bali berisiko mempersempit wilayah tangkap nelayan dan mengganggu lingkungan pesisir.

“Penambahan fasilitas LNG di selatan Bali, justru akan mempersempit wilayah tangkap nelayan, merusak ekosistem mangrove, serta berdampak pada habitat penyu. Hentikan gas fosil, dan segera fokus di terbarukan,” tegas Yuyun.

Greenpeace juga mengingatkan bahwa pembangkit gas menghasilkan emisi karbon dioksida (CO2) dan metana. Metana disebut memiliki kemampuan memerangkap panas 86 kali lebih kuat dibandingkan CO2 dalam periode 20 tahun sejak dilepaskan ke atmosfer. Risiko kebocoran metana juga dapat terjadi di sepanjang rantai pasok LNG, mulai dari pengolahan, penyimpanan hingga penyaluran ke pembangkit.

Greenpeace Dorong Potensi Energi Surya Bali

Di sisi lain, Greenpeace menilai Bali memiliki potensi energi surya yang besar, yakni diperkirakan mencapai 3,3–10,9 GW. Potensi tersebut dinilai dapat menjadi salah satu landasan untuk mewujudkan visi Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih.

“Bali memiliki potensi energi surya hingga 3.3-10.9 GW. Dengan potensi sebesar itu, pembangunan pembangkit listrik berbasis gas fosil seharusnya tidak lagi menjadi pilihan,” ujar Yuyun.

Pada Agustus 2026, pemerintah Indonesia juga meluncurkan program pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 100 GWp di Bali. Namun, Greenpeace menyatakan hingga kini belum ada penyampaian terbuka mengenai regulasi dan rencana implementasi terperinci untuk mencapai target tersebut.

Menurut Greenpeace, target PLTS 100 GWp membutuhkan perubahan kebijakan kelistrikan secara menyeluruh. Pengembangan energi surya dinilai tidak akan optimal apabila sistem ketenagalistrikan masih bergantung pada infrastruktur dan kepentingan energi fosil.

Dalam forum negosiasi iklim COP 31, rancangan keputusan pada pekan pertama mencantumkan transisi dari bahan bakar fosil dalam sistem energi sebagai salah satu solusi penanganan krisis iklim.

Greenpeace Indonesia mendesak pemerintah mendukung kesepakatan global tersebut melalui percepatan transisi energi yang adil, teratur, dan merata, penyediaan pendanaan publik yang memadai, serta pelibatan tanggung jawab korporasi besar pengemisi dalam pembiayaan transisi. Greenpeace juga meminta pemerintah menghentikan promosi teknologi yang dinilai keliru, seperti carbon capture and utilisation storage (CCUS). (sumber: Greenpeace.org)