BERITABALI.COM, DENPASAR.
Belum Rampungnya
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (
LKPJ) terkait hibah Tahun Anggaran 2016, ditanggapi Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Cokorda Pemayun dalam
pertemuan antara Gubernur Bali dengan Pimpinan OPD lingkungan Provinsi Bali.
[pilihan-redaksi]
Cokorda Pemayun menjelaskan permasalahan hibah khususnya tahun 2016 tidak terlepas dari regulasi yang berubah-ubah sehingga pencairan bansos semakin tertunda. Untuk menghindari permasalahan yang bisa timbul di kemudian hari, Ia menghimbau para Pimpinan OPD untuk kembali memeriksa dan merapikan arsip-arsip terkait hibah, sehingga mmempermudah saat pemeriksaan berlangsung.
Sementara itu, terkait hasil
operasi yang dilaksanakan Tim Sapu Bersih (Saber) Pungli, Inspektur Provinsi Bali, I Ketut Teneng menyampaikan realisasi hibah sudah sesuai peruntukan.
Pada tahap I terdapat 1.014 penerima hibah dengan nilai mencapai 125 miliar yang pemeriksaannya sempat terkendala pembentukan OPD baru. Pada tahap II terdapat 4.264 penerima
hibah dengan nilai mencapai sekitar 230 miliar yang penanganannya juga terkendala proses pembentukan OPD. Lebih jauh, dijelaskannya hingga tanggal 31 Januari 2017 sudah terdpat 33 OPD yang menyetorkan LKPJ Tahap II untuk diperiksa, yang monitoring dan evaluasinya dilaksanakan oleh sekitar 1.760 orang petugas monev.
[pilihan-redaksi2]
Dengan petugas sejumlah itu, sekitar 3.426 penerima hibah sudah dikunjungi ke lokasi, dan yang sudah menyampaikan berkas laporan mencapai 79,55 %. Tersisa sekitar 872 penerima hibah atau sekitar 20 % yang belum menyampaikan laporan dengan alasan hibah yang baru cair pada akhir Desember 2016, maupun terkendala kegiatan
upacara.
Dari berkas yang sudah disampaikan, terdapat beberapa penerima yang bermasalah diantaranya tujuh penerima yang realisasinya 0 %, dua penerima yang realisasi keuangannya dibawah 50 %, satu hibah tidak sesuai peruntukan, serta dua
hibah yang fisiknya dikerjakan sebelum dana diterima.
