Menkeu Purbaya Tak Akan Biayai Proyek Family Office Gagasan Luhut di Bali

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Menkeu Purbaya Tak Akan Biayai Proyek Family Office Gagasan Luhut di Bali

Selasa, 14 Oktober 2025, 06:54 WITA Follow

bbn/Suara.com/Menkeu Purbaya Tak Akan Biayai Proyek Family Office Gagasan Luhut di Bali.

BERITABALI.COM, NASIONAL.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menolak penggunaan anggaran negara untuk membiayai proyek *family office* di Pulau Bali yang digagas oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

Ia menegaskan, proyek tersebut merupakan inisiatif DEN dan seharusnya tidak menggunakan dana dari Kementerian Keuangan. Purbaya menilai, proyek itu berpotensi menggerus penerimaan negara jika dibiayai dari APBN.

"Oh saya udah denger lama isu itu (family office), tetapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun aja sendiri. Saya anggarannya enggak akan alihkan ke sana," kata Purbaya kepada wartawan di kantor DJP Kemenkeu, Senin (13/10/2025).

Menurutnya, Kemenkeu saat ini fokus pada pengelolaan anggaran yang tepat pelaksanaan, tepat waktu, tepat sasaran, dan bebas dari kebocoran. Dengan nada bercanda, ia menambahkan hanya akan membantu proyek tersebut lewat doa.

"Saya enggak terlibat. Kalau mau, saya doain saja lah," imbuhnya.

Meski demikian, Purbaya mengakui belum memahami secara mendalam konsep family office yang digagas DEN. Ia menyebut Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan memang sering menyampaikan ide tersebut, namun belum ada gambaran konkret mengenai bentuk maupun mekanismenya.

"Saya belum terlalu ngerti konsepnya, walaupun Pak Ketua DEN sering bicara, tetapi saya belum pernah lihat apa sih konsepnya, jadi saya enggak bisa jawab," ujar Purbaya menjawab pertanyaan wartawan soal manfaat pendirian family office.

Sebelumnya, Bloomberg melaporkan bahwa pemerintah Indonesia tengah menyiapkan konsep pusat keuangan di Pulau Bali, termasuk pembentukan family office untuk menarik minat bank internasional, manajer aset, dan firma ekuitas swasta agar beroperasi di Indonesia.

Langkah ini disebut melibatkan Kementerian Keuangan dan Dewan Ekonomi Nasional, serta mendapat dukungan dari pendiri Bridgewater Associates, Ray Dalio, yang memberi masukan secara informal kepada Presiden Prabowo. (sumber: beritasatu.com)