Beritabali.com, Denpasar. DPP Partai Golkar telah merekomendasikan Ketut Sudikerta sebagai calon gubernur yang akan diusung pada pemilihan Gubernur Bali 2018.
"Hasil rapat pimpinan 16 Maret itu, membahas pemilihan kepala daerah, empat daerah sudah ada rekomendasi," jelas Fungsioanaris DPP Partai Golkar Anak Agung Adi Mahendra, kepada wartawan Sabtu (8/4/2017).
Empat daerah itu termasuk Bali yang sudah ditetapkan Sudikerta sebagai calon gubernur yang mendapat rekomendasi DPP.
[pilihan-redaksi]
Disampaikan pula, bahwa sesuai juklak nomor 6, setiap kader atau figur yang muncul, harus berproses dari bawah mulai musyawarah desa, musyawarah kecamatan dan seterusnya sampai tingkat provinsi.
"Pak Sudikerta sudah melakukan itu, sehingga menjadi dasar bagi Tim Pilkada DPP melakukan pembahasan dan sudah ditetapkan Sudikerta Cagub 2018," tandas anggota DPR RI itu.
Guna meyakinkan, bahwa rekomendasi untuk Sudikerta sudah keluar, Gus Adi sempat melakukan percakapan lewat telefon dengan Sekjen Idrus Marham yang pada intinya, rekomendasi telah diberikan untuk mantan Wakil Bupati Badung itu.
Setelah rekomendasi turun, selanjutnya akan dilakukan survei sebagai penguat sampai dua bulan menjelang perhelatan Pilgub 2018.
Disinggung, kapan surat rekomendasi DPP itu akan dikirim ke pengurus DPD atau Sudikerta, Gus adi memastikan hanya soal waktu saja.
Secara de fakto, rekomendasi sudah pasti diberikan kepada SUdikerta. Hanya saja, secara de yure, atau adminstrasi masih menunggu ditandatangani Ketua Umum Setya Novanto dan Sekjend Idrus Marham.
"Ada hal taknis yang perlu diselesaikan dahulu, tinggal tunggu waktu saja, pesan Pak Idrus seperti itu," imbuh Gus Adi yang juga hadir dalam rapat Tim Pilkada DPP.
Terkait dengan kegiatan atau manuver kader seperti Gede Sumarjaya Linggih yang menyatakan rekomendasi belum turun untum Sudikerta sehingga dia terus melakukan sosialisasi diri dan program partai, hal itu sah-sah dilakukan.
"Ya itu dinamika saja, karena surat rekomendasi belum diterima, nanti setelah rekomedasi benar-benar diterima, maka tidak ada alasan bagi semua kader untuk tidak mengamankannya," tandasnya didampingi Wakil Ketua DPD Golkar Gusti Putu Wijaya.
[pilihan-redaksi2]
Bagi kader yang tidak melaksanakan hasil rekomendasi DPP dalam Pilgub mendatang, sudah pasti akan dikenai sanksi organisasi. Yang pasti, rekomendasi diberikan kepada kader dan dia melihat selama ini Sudikerta sudah berproses di partai sehingga memiliki peluang besar dibanding kader lainnya.
Dikonfirmasi perihal rekomendasi terhadap dirinya sebagai Cagub Bali, Sudikerta tampak santai menanggapinya.
"Sebagai pengurus partai, ada atau tidak adanya, muncul atau tidak munculnya rekomendasi, tidak ada masalah, saya tetap turun untuk sosialisasi diri, program dan partai ke masyarakat bawah," tutur Sudikerta. [bbn/jjb/psk]
