Akun
guest@beritabali.com
Beritabali ID: —
Langganan
Beritabali Premium Aktif
Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium
- Sabtu, 21 November 2026
Koster Tetapkan UMP Bali 2027 Rp4,55 Juta, Naik 42,15 Persen
BERITABALI.COM, DENPASAR.
Gubernur Bali Wayan Koster menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali 2027 sebesar Rp4.559.287 per bulan. Keputusan ini membawa kenaikan upah sebesar 42,15 persen dibandingkan UMP Bali 2026 yang sebesar Rp3.207.459.
Penetapan tersebut dilakukan Koster pada Jumat (20/11/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Puputan Margarana ke-80. Selain UMP, Koster juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Bali 2027 untuk sektor hotel bintang sebesar Rp4.644.907.
"Upah Minimum Provinsi Bali Tahun 2027 sebesar Rp4.559.287,00. Upah Minimum Sektoral Provinsi Bali Tahun 2027 pada sektor Hotel Bintang sesuai kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2025 sebesar Rp4.644.907,00," ujarnya.
Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 995/03-M/HK/2026 tentang Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Bali Tahun 2027. Ketentuan ini mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
Dengan penetapan tersebut, UMP Bali mengalami kenaikan Rp1.351.828 per bulan dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini menjadi salah satu perubahan signifikan dalam kebijakan pengupahan di Bali.
Koster menyatakan besaran UMP Bali 2027 setara dengan 81,35 persen dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 2027 yang mencapai Rp5.604.481.
Persentase tersebut meningkat dibandingkan 2026. Saat itu, UMP Bali sebesar Rp3.207.459 hanya mencapai 61,54 persen dari KHL sebesar Rp5.253.107.
Sebelum menetapkan besaran upah tersebut, Koster menerima aspirasi Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali bersama Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Bali pada 21 Oktober 2026 dan 20 November 2026.
Kedua organisasi pekerja tersebut mendorong agar penghitungan UMP menggunakan pendekatan berbasis KHL, bukan formula pengupahan. KHL Bali 2027 yang ditetapkan pada 2026 tercatat sebesar Rp5.604.481.
FSPM juga meminta agar gubernur menetapkan UMP sesuai rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Bali, yakni Rp4.559.287.
Koster meminta Pemerintah Provinsi Bali, pemerintah kabupaten/kota se-Bali, serta para pelaku usaha menjalankan keputusan tersebut dengan penuh tanggung jawab.
Pemerintah berharap kenaikan UMP dapat meningkatkan pendapatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), PPPK Paruh Waktu di lingkungan pemerintah daerah, serta pekerja sektor pariwisata. Peningkatan pendapatan tersebut diharapkan turut mendongkrak daya beli masyarakat, kesejahteraan, dan kebahagiaan niskala-sakala.
Editor: Redaksi
Reporter: bbn/jun
Berita Terpopuler
19 Orang Tewas dalam 144 Kecelakaan di Jembrana
Dibaca: 2766 Kali
PBVSI Buleleng Siapkan 47 Atlet untuk Porprov 2027
Dibaca: 2112 Kali
Denpasar Siaga Bencana, Jalur Evakuasi dan Pengungsian Disiapkan
Dibaca: 1695 Kali
Konsumsi BBM di Bali Diprediksi Naik 3 Persen Saat Nataru
Dibaca: 1676 Kali
ABOUT BALI
Griya Campuhan Amertha Bhuana Dikukuhkan, Jejak Leluhur 500 Tahun di Kerobokan
Polisi Ringkus 8 Pelaku Curanmor di Badung, Sita 6 Motor
Misteri Lontar Lombok yang Tersimpan di Museum Dukuh Penaban Karangasem
Nyenuk Ngingkup di Tampaksiring Kembali Digelar Setelah 48 Tahun