Akun
guest@beritabali.com

Beritabali ID: —


Langganan
logo
Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium




Koster Tetapkan UMP Bali 2027 Rp4,55 Juta, Naik 42,15 Persen

Sabtu, 21 November 2026, 10:45 WITA Follow
Beritabali.com

beritabali/ist/Koster Tetapkan UMP Bali 2027 Rp4,55 Juta, Naik 42,15 Persen.

IKUTI BERITABALI.COM DI GOOGLE NEWS

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Gubernur Bali Wayan Koster menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali 2027 sebesar Rp4.559.287 per bulan. Keputusan ini membawa kenaikan upah sebesar 42,15 persen dibandingkan UMP Bali 2026 yang sebesar Rp3.207.459.

Penetapan tersebut dilakukan Koster pada Jumat (20/11/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Puputan Margarana ke-80. Selain UMP, Koster juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Bali 2027 untuk sektor hotel bintang sebesar Rp4.644.907.

"Upah Minimum Provinsi Bali Tahun 2027 sebesar Rp4.559.287,00. Upah Minimum Sektoral Provinsi Bali Tahun 2027 pada sektor Hotel Bintang sesuai kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2025 sebesar Rp4.644.907,00," ujarnya.

Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 995/03-M/HK/2026 tentang Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Bali Tahun 2027. Ketentuan ini mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

Dengan penetapan tersebut, UMP Bali mengalami kenaikan Rp1.351.828 per bulan dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini menjadi salah satu perubahan signifikan dalam kebijakan pengupahan di Bali.

Koster menyatakan besaran UMP Bali 2027 setara dengan 81,35 persen dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 2027 yang mencapai Rp5.604.481.

Persentase tersebut meningkat dibandingkan 2026. Saat itu, UMP Bali sebesar Rp3.207.459 hanya mencapai 61,54 persen dari KHL sebesar Rp5.253.107.

Sebelum menetapkan besaran upah tersebut, Koster menerima aspirasi Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali bersama Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Bali pada 21 Oktober 2026 dan 20 November 2026.

Kedua organisasi pekerja tersebut mendorong agar penghitungan UMP menggunakan pendekatan berbasis KHL, bukan formula pengupahan. KHL Bali 2027 yang ditetapkan pada 2026 tercatat sebesar Rp5.604.481.

FSPM juga meminta agar gubernur menetapkan UMP sesuai rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Bali, yakni Rp4.559.287.

Koster meminta Pemerintah Provinsi Bali, pemerintah kabupaten/kota se-Bali, serta para pelaku usaha menjalankan keputusan tersebut dengan penuh tanggung jawab.

Pemerintah berharap kenaikan UMP dapat meningkatkan pendapatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), PPPK Paruh Waktu di lingkungan pemerintah daerah, serta pekerja sektor pariwisata. Peningkatan pendapatan tersebut diharapkan turut mendongkrak daya beli masyarakat, kesejahteraan, dan kebahagiaan niskala-sakala.

Beritabali.com

Berlangganan BeritaBali
untuk membaca cerita lengkapnya

Lanjutkan

Editor: Redaksi

Reporter: bbn/jun



Simak berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Ikuti saluran Beritabali.com di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru seputar Bali.
Ikuti kami