Pelabuhan Gunaksa Klungkung Bakal Jadi Wewenang Pemerintah Pusat

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Pelabuhan Gunaksa Klungkung Bakal Jadi Wewenang Pemerintah Pusat

Selasa, 11 April 2017, 14:00 WITA Follow

Peninjauan langsung kondisi Pelabuhan Gunaksa Klungkung, Senin (10/4). [ist]

BERITABALI.COM, KLUNGKUNG.

Demi mempercepat pembangunan Pelabuhan Gunaksa, Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta ajak Staf Ahli Kementrian Perhubungan Bidang Teknologi, Energi dan Lingkungan, Bambang Prihartono meninjau langsung kondisi Pelabuhan Gunaksa, Klungkung, Senin (10/4).

Bersama juga dengan Bupati Klungkung, Nyoman Suwirta, Sudikerta menjelaskan secara gamblang kondisi pelabuhan saat ini. Menurutnya kondisi Pelabuhan saat ini sangat memprihatinkan, dan butuh penanganan yang cepat. Maka dari itu, Ia meminta Pemerintah Pusat segera turun tangan turut menyelesaikan permasalahan ini.

Orang nomor dua di Bali itu juga menjelaskan bahwa penataan Pelabuhan Gunaksa sudah dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Bali, dan Pemerintah Kabupaten Klungkung. Untuk kewajiban Pemprov Bali berupa perluasan lahan parkir, trotoarisasi serta drainase, sudah digelontorkan dana sebesar 27 miliar dari target 32 miliar.

"Untuk sisanya akan saya carikan di APBD Perubahan tahun ini," jelas Sudikerta.

Untuk ke depan, Ia juga meminta penataan dan pengoperasian Pelabuhan agar dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan, karena pelabuhan ini nanti akan menghubungkan dua provinsi, sehingga kewenangan lebih pas dipegang oleh Pemerintah Pusat.

Menanggapi hal itu, Bambang Prihartono menyatakan akan mengkaji lebih lanjut, dan melaporkan ke Menteri Perhubungan. Ia juga menegaskan pihaknya siap ambil alih pengelohan Pelabuhan Gunaksa, asalkan Pemprov Bali dan Pemkab Klungkung telah melaksanakan kewajiban yang telah disepakati sebelumnya.

"Jika semua kewajiban yang tertuang dalam perjanjian semula telah usai, kami siap melanjutkan pembangunan pelabuhan ini," jelasnya.

Sementara untuk penambahan armada kapal, pihak kementerian juga menyanggupi, jika semua serah terima kewenangan telah dilaksanakan.

"Jadi kita kebut pengerjaan pelabuhan ini, agar bisa dilakukan uji coba kelayakan secepatnya," ujarnya.

Sementara Bupati Klungkung, Nyoman Suwirta menyambut baik percepatan proyek ini. Menurutnya, peranan pelabuhan ini sangat krusial terutama menghubungkan Bali dan Lombok serta Bali dan Nusa Penida, dengan menggunkan Kapal Roro. Selain itu, jika Pelabuhan ini selesai diperbaiki, Ia juga yakin keberadaannya bisa menggerakkan perekonomian warga sekitar.

Sementara mengenai alih kewenangan ke pemerintah pusat, Suwirta juga memberikan tanggapan positif, karena Ia mengakui Pemkab Klungkung tidak akan sanggup.

Sebelum melakukan peninjauan, telah digelar juga rapat pembahasan pembangunan Pelabuhan Gunaksa yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Bali, Bupati Klungkung, Pihak Kementrian Perhubungan serta sejumlah OPD terkait dari Pemprov Bali dan Pemkab Klungkung yang bertempat di ruang rapat Praja Sabha, Kantor Gubernur Bali.