Beritabali.com, Denpasar. Salah satu upaya untuk menyukseskan pesta demokrasi Pilkada 2018, perlu dilakukan pemantapan data penduduk terutama penduduk pemilih alias wajib pilih. Sehubungan hal itu, Komisi I DPRD Bali yang membidangi pemerintahan dan hukum melakukan kunker ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri RI di Jakarta, Selasa (16/5/2017).
Pertemuan di Ruang Rapat Ditjen Dukapil dipimpin Ketua Komisi I, I Ketut Tama Tenaya diikuti para anggota Komisi I didampingi staf sekretariat. Rombongan diterima oleh Kristianto (Kasubid Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi), dan Nursiah (Kasubid Fasilitasi Pengelolaan Kependudukan) Kemendagri.
Saat pertemuan, Tama Tenaya menjelaskan kehadiran pihaknya untuk menyampaikan aspirasi terkait penyelenggaraan E-KTP sesuai Amanat UU No. 24 Tahun 2013. Juga untuk mendapatkan kejelasan apa sebenarnya permasalahan yang terjadi terkait blangko e-KTP, baik secara nasional maupun spesifik untuk Bali. Dipertanyakan pula kesiapan data penduduk dalam mendukung kesuksesan Pilkada Bali 2018.
Kristianto menanggapi, bahwa ada 5 kabupaten/kota di Bali yang belum tuntas menerima blangko e-KTP yaitu Tabanan, Badung, Karangasem, Buleleng dan Denpasar.
“Kelimanya memiliki kuota wajib KTP di atas 10.000, sehingga pada proses pertama belum semua terpenuhi,” ungkapnya. Sedangkan Jembrana, Gianyar, Bangli, dan Klungkung memiliki kuota di bawah 10.000, sehingga sudah tuntas pada tahap pertama,” tambah Kristianto.
Sementara Nursiah menjelaskan bahwa tidak kurang dari 70.000 keping blangko e-KTP untuk Provinsi Bali akan segera didistribusi setelah pelaksanaan Rakornas akhir pekan ini.
“Blangko akan disalurkan lewat Pemprov Bali. Tapi jika saat Rakornas tidak hadir atau tidak diambil ke Jakarta, blangko tersebut akan kami kirim. Pihak Ditjen Dukapil optimis tahun ini distribusi blangko e-KTP untuk Bali dan daerah lainnya di Indonesia akan bisa tuntas, mengingat di tahun 2017 ini sedang dilakukan proses pengadaan lebih dari 25 juta blangko,” ungkapnya.
Pihak Kemdagri juga berharap, dengan tertibnya administrasi kependudukan akan berdampak tertib dan validnya data pemilih, sehingga dapat mendukung kesuksesan Pilkada Bali 2018 termasuk Pileg 2019.[bbn/rls/psk]
