Beritabali.com, Denpasar. Satgas Waspada Investasi memerintahkan Pengurus Talk Fusion segera menghentikan kegiatan penjualan produk di Indonesia karena tidak memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Satgas Waspada Investasi juga mengimbau seluruh associate Talk Fusion agar tidak melakukan perekrutan anggota baru sampai dengan izin usaha diperoleh,” kata Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing, belum lama ini.
[pilihan-redaksi]
Menurutnya, Satgas Waspada Investasi telah menerima pengaduan dari masyarakat bahwa Talk Fusion masih melakukan kegiatan usaha meskipun telah dihentikan oleh Satgas Waspada Investasi sejak Februari 2017. Kegiatan Talk Fusion ini dilakukan tanpa izin sehingga diduga melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan berpotensi merugikan masyarakat.
Menurut Tongam, Satgas Waspada Investasi telah melakukan berbagai upaya untuk membangun kesadaran masyarakat agar tidak mengikuti kegiatan Talk Fusion. Masyarakat seharusnya sudah memahami bahwa Talk Fusion belum ada izin kegiatan usaha di Indonesia.
Sementara, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 8 Bali Nusra Hizbullah mengatakan bahwa banyak masyarakat Bali mengikuti produk industri keuangan tetapi tidak paham betul kinerjanya. Hal itu terlihat dari Inklusi keuangan masyarakat Bali pada tahun 2016 cukup tinggi yakni sebesar 76% namun tidak diikuti dengan besarnya angka literasi, yaitu hanya 37%.
Dia mengatakan hal ini yang menyebabkan banyak masyarakat Bali yang mengikuti investasi bodong seperti UN Swissindo maupun First Travel. Masyarakat dinilai tertarik mengikuti investasi bodong ini lantaran adanya bunga tinggi dan iming-iming hadiah.
"Seperti First Travel bayar mau ibadah saja Rp14 juta, padahal menurut Departemen Agama bayarnya mencapai Rp21 juta," katanya.
Sementara, Talk Fusion adalah perusahaan yang bergerak menjual aplikasi informasi dan Teknologi yang dan berpusat di Florida Amerika sejak tahun 2007, perusahaan ini menjual aplikasi dengan cara multi level marketing (MLM), dan masuk ke Indonesia pertama kali pada tahun 2012.
Skema bisnis yang mereka jalankan adalah merekrut orang dengan skema piramida atau ponzi dengan iming-iming keuntungan 150 dolar AS bagi setiap orang yang berhasil direkrut.
Jika menemukan tawaran investasi yang mencurigakan, masyarakat dapat mengkonsultasikan atau melaporkan kepada Layanan Konsumen OJK 1500655, email konsumen@ojk.go.id atau waspadainvestasi@ojk.go.id.
