Menuju penegakan hukum yang berkualitas, sejumlah Rektor dan para Kepala Kejaksaan Tinggi se Indonesia menggelar diskusi di Nusa Dua, di Kabupaten
Badung Bali, Rabu (14/2).
Diskusi ini untuk penyamaan persespsi dalam penegakan hukum. Dengan mengambil
tema "mewujudkan kemandirian peradilan dalam pembangunan hukum nasional untuk meningkatkan terlaksananya penanganan perkara yang berkualitas".Bahkan para jaksa serta beberapa lembaga tinggi negara seperti MPR, Ombudsman, unsur
Polri juga hadir dalam diskusi ini.
Menteri Koordinator
Politik Hukum dan Ham Wiranto, menegaskan bahwa sangat penting Indonesia terus meningkatkan rasa keadilan. Sehingga untuk mewujudkan itu semua perlu berdaulat dan bersatu dalam penyamaan visi.
"Para pimpinan perguruan tinggi dari seluruh Indonesia, Jaksa Agung, para kepala kejaksaan, unsur MPR RI, Ombudsman RI berkumpul di Bali untuk mencoba berbicara agar penegakan hukum di Indonesia lebih profesional, mandiri, bisa menyelesaikan persoalan lebih unggul sehingga rasa keadilan tercipta," terang Wiranto.
Ia juga menegaskan, kalau berbicara tentang pertumbuhan ekonomi dan persaingan global, maka pertumbuhan ekonomi itu bisa berhasil kalau suatu negara itu memiliki stabilitas, dan stabilitas itu akan muncul bila penegakan hukumnya kuat.
"Melalui diskusi hari ini, kita coba merekonstruksikan bagaimana penegakan hukum itu, atau seperti apa penegakan hukum yang berkualitas," jelasnya.
Karenanya kata Wiranto, melalui diskusi ini akan lahir masukan-masukan lalu diolah melalui DPR dan pemerintah menjadi produk hukum yang berkualitas.
"Kita mencari pemikiran hukum yang berkualitas. Kita tidak mengubah sistem yang sudah ada, tetapi hanya memperkuat profesionalitas para penegak hukum," ujarnya.
Dirinya berkeyakinan jika masukan pemikiran dari para ahli hukum terutama dari para pimpinan perguruan tinggi akan sangat berguna terutama dalam penanganan berbagai perkara di Indonesia.
"Mengapa demikian, karena teori yang sahih, kebenaran yang hakiki atau kebenaran yang benar-benar benar adalah jika hukum secara teoritis sesuai dengan praktek hukum secara nyata," ujarnya.
Ia berharap setelah diskusi ini para pakar hukum, para akademisi, mampu memberikan pemikiran yang tajam, dalam, benar, dan kemudian dibagikan kepada para praktisi hukum di lapangan.
"Sehingga apa yang kita harapkan terciptanya
hukum yang berkuakitas dapat terwujud," tegasnya.
