Akun
guest@beritabali.com
Beritabali ID: —
Langganan
Beritabali Premium Aktif
Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium
Trending:
- Senin, 16 November 2026
Arya Wedakarna Bantah Dorong Peninjauan Kembali Remisi Susrama Untuk Mendulang Suara
Rabu, 6 Februari 2019,
21:00 WITA
Follow
IKUTI BERITABALI.COM DI
GOOGLE NEWS
BERITABALI.COM, DENPASAR.
Anggota DPD Dr Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna M Wedasteraputra Suyasa membantah sikapnya untuk meminta Menteri Hukum dan HAM melakukan peninjauan ulang terhadap pemberian remisi terhadap otak pelaku pembunuhan wartawan Nyoman Susrama bukan untuk mendulang suara, tetapi lebih berpihak kepada kebebasan pers dan kemanusiaan.
Lebih lanjut, ia menjelaskan sudah lama sebelum menjadi anggota DPD telah mengenal istri korban jurnalis AA Gde Bagus Narendra Prabangsa. Bahkan, sudah menjadi catatannya, kata dia, anak-anak korban nantinya akan dibantu untuk dibiayai. "Saya anggap sudah menjadi teman," tandasnya, Rabu (6/2) di Kantor DPD Bali di Renon, Denpasar.
Menurutnya, respon pemerintah terhadap gerakan demonstrasi di beberapa daerah di Bali dan di luar daerah lainnya dinilai tidak sebanding dengan isu pembebasan terhadap narapidana teroris Baassir yang begitu cepat ditanggapi terutama karena ditekan oleh pihak internasional. Ia mengganggap skala isu Susrama direspon oleh pusat seperti isu lokal yang sepertinya kurang serius, seperti bahasa "akan dipertimbangkan". Padahal jika ditarik benang merahnya, kebebasan pers menjadi taruhannya.
"Walau tindakan terpidana bukan kejahatan luar biasa, tetapi jika dikaitkan dengan pembunuhan wartawan maka ini menjadi luar biasa karena menyangkut hidup wartawan yang dianggap gampang saja karena pembunuhnya bisa diberikan remisi hingga kemudian dibebaskan," ujarnya.
Ia menambahkan surat yang disampaikan kepada Menkum HAM atas peninjauan remisi Susrama merupakan wujud komunikasi politiknya sebagai anggota DPD yang mengaspirasikan kepentingan masyarakat Bali untuk disuarakan ke pusat atau Presiden. Ia optimis dengan berbagai upaya yang dilakukan baik melalui mekanisme proses politik dan hukum akan memberi dampak bagi pencabutan remisi Susrama.
"Dicabut tetapi tidak sekedar wacana tetapi dengan mengeluarkan surat keputusan resmi yang seimbang," tegasnya. Ketika proses politik nantinya tidak membuahkan hasil, lanjut Wedakarna, pun jalur gugatan peradilan (class action) bisa diajukan di PTUN karena ada keputusan negara dianggap tidak adil.
Rencananya, pihaknya akan mengirimkan surat resmi kepada Menkum HAM dan Presiden Jokowi pada Kamis (7/2) agar mempertimbangkan kembali pelaksanaan atas kebijakan remisi tersebut mengingat berpotensi munculnya gugatan administrasi masyarakat.
Kedua, pihaknya merekomendasikan Menkum dan HAM dapat melakukan peninjauan ulang terhadap substansi keputusan tersebut dan memeberikan masukan kepada Presiden sebagai pemegang kewenangan atribusi untuk dapat melakukan revisi terkait Kepress no. 29 tahun 2018.
Berita Denpasar Terbaru
Berita Premium
Reporter: bbn/rob
Berita Terpopuler
01
19 Orang Tewas dalam 144 Kecelakaan di Jembrana
Dibaca: 2563 Kali
02
03
PBVSI Buleleng Siapkan 47 Atlet untuk Porprov 2027
Dibaca: 1903 Kali
04
Denpasar Siaga Bencana, Jalur Evakuasi dan Pengungsian Disiapkan
Dibaca: 1563 Kali
05
41 Ular Dievakuasi di Bangli, 24 Warga Tercatat Jadi Korban Gigitan
Dibaca: 1428 Kali
ABOUT BALI
Griya Campuhan Amertha Bhuana Dikukuhkan, Jejak Leluhur 500 Tahun di Kerobokan
Minggu, 15 November 2026
Polisi Ringkus 8 Pelaku Curanmor di Badung, Sita 6 Motor
Selasa, 10 November 2026
Misteri Lontar Lombok yang Tersimpan di Museum Dukuh Penaban Karangasem
Kamis, 8 Oktober 2026
Nyenuk Ngingkup di Tampaksiring Kembali Digelar Setelah 48 Tahun
Sabtu, 3 Oktober 2026
Guruh Sudah Meramal Overtourism Bali pada Lagu "Chopin Larung" 1975
Sabtu, 26 September 2026