Akun
guest@beritabali.com
Beritabali ID: —
Langganan
Beritabali Premium Aktif
Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium
- Senin, 16 November 2026
Satgas Gotong Royong Desa Adat Cegah Klaster Yadnya
BERITABALI.COM, BULELENG.
Satgas gotong royong pencegahan Covid-19 Desa Adat Buleleng terus menyosialisasikan dan mengkampanyekan penerapan protokol kesehatan secara khusus di wewidangan desa Adat Buleleng. Hal ini dilakukan untuk mencegah penularan secara masif di wilayah desa adat, termasuk mencegah munculnya klaster yadnya.
Satgas gotong royong pencegahan Covid-19 Desa Adat Buleleng menyosialisasikan penerapan protokol kesehatan dan aturan hukum atau regulasi yang mengatur karantina di masa pandemi Covid-19, Kamis (24/12). Sosialisasi juga menghadirkan narasumber dari unsur kepolisian, Polsek Kota Singaraja Ipda Ketut Darbawa,SH.
Kelian desa adat Buleleng Nyoman Sutrisna mengatakan peningkatan penularan Covid-19 di kabupaten Buleleng harus terus diwaspadai. Masyarakat tidak boleh lengah dan abai terhadap protokol kesehatan. Bahwa displin penerapan memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan harus terus dilaksanakan secara taat.
Itu juga dilakukan agar masyarakat terhindar dari jerat hukum. Maka itulah, Satgas gotong royong pencegahan Covid-19 sebagai ujung tombak wajib untuk memperluas sosialisasi protokol kesehatan.
“Selain itu, semua kegiatan termasuk yadnya harus dilengkapi dengan ijin dari gugus tugas pencegahan covid-19 Kabupaten Buleleng,” ujar Nyoman Sutrisna.
Sementara Panit II Polsek Kota Singaraja, Ipda Ketut Darbawa,SH menegaskan bahwa beberapa dasar hukum melandasi kepolisian dalam mengambil tindakan hukum ditengah Pandemi Covid-19, yakni UU Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, Pergub Bali nomor 46 tahun 2020 dan juga Perbup Buleleng nomor 41 tahun 2020 tentang penerapan protokol pencegahan Covid-19.
Dalam Pasal 93, UU nomor 6 tahun 2018 tentang Undang Undang Kekarantinaan Kesehatan berbunyi Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
“Untuk itulah, kami berharap ada sinergi antara desa adat dengan lembaga lain untuk terus menyosialisasikan protokol kesehatan ini. Pencegahan sangat penting agar masyarakat terhindar dari wabah,” terang Darbawa.(NOV)
Reporter: Tim Liputan COVID
Berita Terpopuler
19 Orang Tewas dalam 144 Kecelakaan di Jembrana
Dibaca: 2550 Kali
PBVSI Buleleng Siapkan 47 Atlet untuk Porprov 2027
Dibaca: 1875 Kali
Denpasar Siaga Bencana, Jalur Evakuasi dan Pengungsian Disiapkan
Dibaca: 1563 Kali
41 Ular Dievakuasi di Bangli, 24 Warga Tercatat Jadi Korban Gigitan
Dibaca: 1428 Kali
ABOUT BALI
Griya Campuhan Amertha Bhuana Dikukuhkan, Jejak Leluhur 500 Tahun di Kerobokan
Polisi Ringkus 8 Pelaku Curanmor di Badung, Sita 6 Motor
Misteri Lontar Lombok yang Tersimpan di Museum Dukuh Penaban Karangasem
Nyenuk Ngingkup di Tampaksiring Kembali Digelar Setelah 48 Tahun