PDIP: Kami Beri Privilege Besar ke Jokowi, Tapi Kami Ditinggalkan

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

PDIP: Kami Beri Privilege Besar ke Jokowi, Tapi Kami Ditinggalkan

Minggu, 29 Oktober 2023, 15:03 WITA Follow

beritabali.com/cnnindonesia.com/PDIP: Kami Beri Privilege Besar ke Jokowi, Tapi Kami Ditinggalkan

BERITABALI.COM, NASIONAL.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan partainya telah memberi keistimewaan yang begitu besar kepada Presiden Joko Widodo, namun kini ditinggalkan. Hasto mengatakan PDIP saat ini dalam suasana sedih.

"Ketika DPP partai bertemu dengan jajaran anak ranting dan ranting sebagai struktur partai paling bawah, banyak yang tidak percaya bahwa ini bisa terjadi. Kami begitu mencintai dan memberikan privilege yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga, namun kami ditinggalkan karena masih ada permintaan lain yang berpotensi melanggar pranata kebaikan dan konstitusi," ujar Hasto melalui keterangan tertulis, Minggu (29/10).

"Pada awalnya kami hanya berdoa agar hal tersebut tidak terjadi, namun ternyata itu benar-benar terjadi," imbuhnya.

Hasto menyinggung kerja keras simpatisan, anggota dan kader partai dalam lima Pilkada dan dua Pilpres terakhir. Menurut dia, hal tersebut merupakan wujud rasa sayang kepada Jokowi.

"Namun, apa yang disampaikan Butet Kartaredjasa, Goenawan Muhammad, Eep Syaifullah, Hamid Awaludin, Airlangga Pribadi dan lain-lain beserta para ahli hukum tata negara, tokoh pro demokrasi dan gerakan civil society, akhirnya kami berani mengungkapkan perasaan kami," kata Hasto.

Hasto menambahkan apa yang terjadi saat ini di mana putra sulung Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden di kubu lawan merupakan pembangkangan politik atau political disobedience terhadap konstitusi.

"Indonesia negeri spiritual. Di sini moralitas, nilai kebenaran, kesetiaan sangat dikedepankan. Apa yang terjadi dengan seluruh mata rantai pencalonan Mas Gibran sebenarnya adalah political disobedience terhadap konstitusi dan rakyat Indonesia."

"Kesemuanya dipadukan dengan rekayasa hukum di MK. Saya sendiri menerima pengakuan dari beberapa ketua umum partai politik yang merasa kartu truf-nya dipegang. Ada yang mengatakan life time saya hanya harian; lalu ada yang mengatakan kerasnya tekanan kekuasaan," tandasnya.(sumber: cnnindonesia.com)