Polemik Penutupan Akses Jalan Warga, DPRD Badung Segera Panggil Manajemen GWK

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Polemik Penutupan Akses Jalan Warga, DPRD Badung Segera Panggil Manajemen GWK

Jumat, 26 September 2025, 19:09 WITA Follow

beritabali/ist/Polemik Penutupan Akses Jalan Warga, DPRD Badung Segera Panggil Manajemen GWK.

BERITABALI.COM, BADUNG.

Polemik dugaan penutupan akses jalan warga oleh pihak Garuda Wisnu Kencana (GWK) di Ungasan, Badung, akhirnya membuat empat komisi DPRD Badung, Komisi I, II, III, dan IV, turun langsung ke lokasi melakukan sidak bersama instansi terkait lainnya, Jumat (26/9/2025).

Wakil Ketua Komisi I DPRD Badung, I Gusti Lanang Umbara, mengatakan, pihaknya menemukan banyak hal yang tidak manusiawi.

Ia menyoroti jalan umum yang sudah lama ada justru ditutup, bahkan beberapa gapura akses keluar-masuk rumah warga juga diblokir.

“Ini membuat warga sangat kesulitan beraktivitas. Ada juga aset yang sudah menjadi kewenangan Kabupaten Badung tetapi tetap ditembok. Ini jelas temuan serius,” tegasnya.

DPRD Badung memastikan akan segera memanggil manajemen GWK untuk meminta klarifikasi. Pertemuan juga akan melibatkan tokoh masyarakat Ungasan serta warga terdampak, guna menyandingkan data pemerintah, masyarakat, dan pihak GWK.

“Kami hadir untuk memastikan keberadaan aset daerah, sekaligus memberi perlindungan kepada warga. DPRD punya fungsi pengawasan, jadi langkah ini bukan tiba-tiba, tapi mengikuti alur aduan resmi dari banjar, desa adat, hingga DPRD provinsi,” papar Lanang Umbara.

Kemudian, Anggota Komisi I DPRD Badung, I Wayan Sugita Putra, menyampaikan pihaknya mendorong agar kesepakatan hasil rapat dengar pendapat di DPRD Provinsi Bali pada 22 September lalu segera direalisasikan.

“Ketika cepat dijalankan, warga akan merasa tenang dan nyaman. Ke depan, harus ada MoU hitam di atas putih agar kejadian seperti pemagaran akses jalan warga oleh GWK tidak terulang lagi,” ucapnya.

Langkah tegas DPRD Badung ini memberi sinyal bahwa konflik antara kepentingan investasi dan hak masyarakat lokal tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.