Komisi I DPRD Provinsi Bali menemukan indikasi dugaan pelanggaran sempadan pantai dalam pembangunan dua properti di Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Temuan tersebut mencuat setelah DPRD menerima pengaduan masyarakat terkait pemanfaatan kawasan pesisir yang diduga tidak sesuai ketentuan.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Komisi I DPRD Bali bersama aparat desa dan Satpol PP melakukan inspeksi lapangan pada Jumat (13/11/2026). Peninjauan dilakukan dengan memeriksa langsung dua lokasi bangunan yang berada di kawasan pantai.

Anggota Komisi I DPRD Bali, Gede Harja Astawa, mengatakan inspeksi tersebut merupakan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran pemanfaatan kawasan sempadan pantai.

"Kebetulan ada Dumas, ada pengaduan ya. Terkait dengan indikasi pelanggaran sempadan pantai," ujarnya.

Menurut Harja, dugaan pelanggaran tersebut perlu ditindaklanjuti agar tidak menjadi preseden bagi pembangunan properti lainnya di kawasan pesisir Bali.

Ia mengingatkan, jika pemanfaatan kawasan sempadan pantai tidak dikendalikan, masyarakat umum dan nelayan berpotensi kehilangan akses serta ruang untuk beraktivitas di kawasan pantai.

"Kalau ini dicontoh oleh masyarakat yang lain, semua pantai dibeginikan, maka yang rugi adalah masyarakat nelayan, masyarakat umum juga," katanya.

Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Bali lainnya, I Ketut Rochineng, mengungkapkan terdapat dua persoalan berbeda dari hasil inspeksi di Desa Temukus.

Lokasi pertama merupakan bangunan milik perorangan yang diduga mengambil sebagian jalur pantai. Sedangkan lokasi kedua merupakan usaha akomodasi pariwisata berupa dua vila yang diketahui memiliki satu pemilik.

Rochineng secara khusus menyoroti tambahan konstruksi beton di lokasi kedua. Menurutnya, keberadaan konstruksi tersebut diduga semakin mempersempit ruang sempadan pantai.

"Justru bangunan ini dengan betonnya ini sudah istilahnya ngerampok sempadan pantai ini," ungkapnya.

DPRD Bali Akan Periksa PBG dan SLF

Atas temuan tersebut, Komisi I DPRD Bali berencana menelusuri dokumen perizinan kedua bangunan. DPRD juga akan memanggil pihak-pihak terkait melalui rapat dengar pendapat (RDP) untuk memperoleh penjelasan mengenai legalitas pembangunan.

Pemeriksaan akan mencakup Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), serta kesesuaian pemanfaatan bangunan dengan ketentuan tata ruang yang berlaku.

Selain pemeriksaan administrasi, DPRD meminta dilakukan pengukuran langsung untuk memastikan batas sempadan pantai sesuai ketentuan.

Hingga inspeksi lapangan berlangsung, belum diketahui secara pasti luas kawasan pantai yang diduga dimanfaatkan untuk pembangunan. Kepastian tersebut masih menunggu pemeriksaan dokumen kepemilikan tanah dan batas persil masing-masing lokasi.

Pengelola Bantah Langgar Sempadan Pantai

Di sisi lain, perwakilan pengelola bangunan di lokasi pertama, Jro Widiada, membantah pembangunan tersebut melanggar ketentuan sempadan pantai.

Ia menegaskan bangunan yang sedang dikerjakan merupakan rumah tinggal pribadi dan bukan diperuntukkan sebagai usaha akomodasi pariwisata.

Widiada mengklaim lahan tersebut merupakan tanah warisan yang dibeli atas nama pribadi. Ia juga menyatakan proses perizinan pembangunan telah berjalan dan sebagian dokumen sudah diterbitkan. Saat ini, pihaknya masih menunggu penyelesaian administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

"Kalau kami salah biar disalahkan. Kalau benar biar dibenarkan. Itu tanah warisan. Sempadan pantai sudah diukur. Itu diukur sepanjang nelayan bisa naruh perahu. Itu masih bisa, masih tidak terganggu," katanya.

Ia menyebut proses pembangunan rumah tersebut telah berlangsung sekitar tiga bulan. Namun, bangunan itu nantinya hanya akan digunakan sebagai tempat tinggal pribadi.

"Izinnya sudah diurus, baru yang keluar PBG-nya. Yang belum itu PBB-nya, masih menunggu itu makanya kami belum membangun. Kamis sudah ajukan itu," ucapnya.