Pemerintah Provinsi Bali mendapat kepercayaan dari pemerintah pusat sebagai pilot project digitalisasi bantuan sosial yang melibatkan seluruh kabupaten/kota di Bali. Program tersebut kini menjadi perhatian nasional, bahkan Presiden dijadwalkan berkunjung langsung ke Bali pada Juni mendatang untuk meninjau pelaksanaannya.

Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, mengatakan penunjukan Bali sebagai proyek percontohan digitalisasi bansos merupakan bentuk kepercayaan besar dari pemerintah pusat yang harus dijaga bersama.

“Bali ditunjuk sebagai satu-satunya provinsi dengan seluruh kabupaten/kotanya menjadi pilot digitalisasi bantuan sosial, dan diberi kepercayaan sebagai satu entitas karena kita dipercaya mampu melaksanakan tugas ini. Kita wajib menjaga kepercayaan tersebut. Jangan sampai tugas dan kepercayaan itu tidak bisa kita tunaikan,” ungkap Sekda Dewa Indra saat membuka Bimbingan Teknis Percepatan Program Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Art Center, Denpasar, Kamis (7/5).

Menurutnya, tahapan program saat ini masih berada pada fase awal. Setelah pendataan agen selesai dilakukan dan data diunggah, tahapan berikutnya adalah aktivasi IKD (Identitas Kependudukan Digital) hingga pelaksanaan Training of Trainers (TOT).

Dewa Indra menjelaskan, pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan digitalisasi bansos di Bali. Hal itu ditandai dengan rencana kunjungan Presiden untuk memantau langsung kecepatan layanan, ketepatan sasaran penerima bantuan, serta kinerja pelaksanaan program di lapangan.

Ia berharap sebanyak 8.029 agen yang terlibat dapat bekerja maksimal dalam memberikan pelayanan bantuan sosial digital kepada masyarakat Bali.

Selain itu, ia juga meminta seluruh pihak menyusun laporan progres secara lengkap agar target dan tenggat waktu yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik.

Asisten Deputi Koordinasi Penerapan Transformasi Digital Pemerintah pada Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB, Mohammad Averrouce, menyampaikan transformasi digital dilakukan untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih efisien dan proaktif.

Menurutnya, penerapan teknologi digital termasuk AI dalam layanan bansos akan memperkuat kolaborasi lintas sektor dengan pendekatan yang berpusat pada masyarakat.

Digitalisasi bantuan sosial juga diharapkan mampu menciptakan perlindungan sosial yang lebih transparan dan tepat sasaran. Sistem digital memungkinkan pemerintah memantau penyaluran subsidi agar benar-benar diterima keluarga yang membutuhkan.

Sementara itu, Direktur Penanggulangan Kemiskinan BPN/Bappenas, Tirta Sutedjo, menjelaskan digitalisasi bantuan sosial bertujuan meningkatkan akurasi data penerima sekaligus menekan potensi kebocoran bantuan.

Ia menyebut aktivasi IKD menjadi kunci utama dalam sistem tersebut karena data penerima bantuan akan disinkronkan langsung dengan data kependudukan nasional.

Kementerian Sosial sendiri melakukan uji coba sistem digital bansos di 41 kabupaten/kota sepanjang 2026. Program ini menitikberatkan pada penyederhanaan prosedur, percepatan registrasi dan verifikasi, hingga penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran.

Selain itu, integrasi data dilakukan melalui sistem yang terhubung langsung dengan Pusdatin Kesos, Dukcapil, dan mitra perbankan untuk memastikan efektivitas serta transparansi penyaluran bantuan sosial.

Melalui transformasi digital tersebut, penyaluran bansos diharapkan berubah dari sistem manual menuju layanan elektronik terpadu yang lebih akurat, efektif, dan transparan, dengan penyederhanaan alur dari tujuh tahapan menjadi tiga tahapan.