Gubernur Bali Wayan Koster mendorong optimalisasi pemanfaatan Dashboard ARISE (Adaptive Regional Integrated System for Fiscal Resilience) untuk memperkuat ketahanan fiskal daerah dalam menghadapi risiko bencana. Sistem berbasis data ini diharapkan membantu pemerintah memetakan potensi dampak ekonomi dan kebutuhan pembiayaan sebelum bencana terjadi.

Hal tersebut disampaikan Koster saat membuka kegiatan Capacity Building ARISE Dashboard: Strengthening Regional Fiscal Resilience to Disaster Risks di Aula Gedung Keuangan Negara, Denpasar, Selasa (10/11/2026).

Koster menegaskan, penerapan ARISE tidak boleh berhenti pada penyerahan sistem secara seremonial. Pemerintah daerah harus menindaklanjutinya dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), pemutakhiran data secara berkala, serta pemanfaatan sistem secara konsisten.

Kegiatan peningkatan kapasitas ini merupakan tindak lanjut dari serah terima resmi sistem ARISE kepada Pemerintah Provinsi Bali pada 6 Oktober 2026. Melalui pelatihan tersebut, aparatur pemerintah daerah diharapkan menguasai aspek teknis dan operasional penggunaan ARISE agar dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas masing-masing.

Menurut Koster, Bali sebagai destinasi pariwisata dunia memiliki kerentanan terhadap berbagai jenis bencana alam. Karena itu, daerah ini membutuhkan sistem pengelolaan risiko yang komprehensif, termasuk kesiapan keuangan untuk menangani dampak bencana.

Kesiapsiagaan tidak cukup hanya mengandalkan infrastruktur fisik dan kemampuan tanggap darurat. Ketahanan fiskal juga menjadi faktor penting agar pemerintah daerah memiliki kemampuan pembiayaan yang memadai, sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan, pelayanan publik, dan aktivitas perekonomian masyarakat.

Melalui Dashboard ARISE, Koster berharap perangkat daerah mampu memetakan, mengukur, dan mengantisipasi potensi beban fiskal serta dampak ekonomi akibat bencana secara lebih terukur.

Hasil analisis sistem tersebut diharapkan menjadi dasar pengambilan kebijakan dan terintegrasi dalam siklus perencanaan pembangunan serta penganggaran daerah, termasuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan demikian, pemerintah dapat menyiapkan strategi pembiayaan risiko bencana secara proaktif sebelum bencana terjadi.

ARISE Sejalan dengan Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun

Koster menambahkan, penguatan ketahanan fiskal melalui ARISE sejalan dengan Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023.

Langkah tersebut juga mendukung visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru yang berlandaskan kearifan lokal Sad Kerthi. Dalam konteks ini, ketahanan fiskal terhadap risiko bencana menjadi bagian dari upaya menjaga keselamatan masyarakat, kelestarian alam, dan keberlanjutan pembangunan Bali dalam jangka panjang.

Penguatan tersebut juga dikaitkan dengan penerapan nilai-nilai Sad Kerthi, khususnya Jana Kerthi, Atma Kerthi, dan Jagat Kerthi. Nilai-nilai tersebut diwujudkan melalui kebijakan pembangunan yang mengutamakan keselamatan manusia, keharmonisan kehidupan, serta kelestarian alam.

Perencanaan anggaran yang adaptif terhadap risiko bencana diharapkan mampu memberikan perlindungan lebih baik kepada krama Bali dan wisatawan, sekaligus menjamin keberlangsungan pelayanan publik ketika terjadi bencana.

Untuk memastikan optimalisasi pemanfaatan ARISE, Koster secara khusus menginstruksikan jajaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali mengikuti seluruh rangkaian peningkatan kapasitas secara serius.

Materi kegiatan mencakup pemahaman risiko fiskal, praktik langsung penggunaan sistem (hands-on), studi kasus, hingga simulasi kelompok. Peserta diharapkan tidak hanya memahami cara kerja sistem, tetapi juga mampu memanfaatkan hasil analisis ARISE dalam penyusunan dokumen perencanaan strategis dan penganggaran perangkat daerah.

Pada kesempatan tersebut, Koster menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Keuangan RI, khususnya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR), Institut Teknologi Bandung (ITB), serta seluruh pihak yang mendukung pengembangan dan implementasi ARISE di Bali.

Ia berharap kolaborasi antarlembaga terus diperkuat agar pemanfaatan sistem tersebut memberikan manfaat nyata dalam membangun Bali yang lebih tangguh, aman, dan sejahtera.

Bali Jadi Daerah Pertama Terapkan ARISE

Sementara itu, Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah pada DJPK Kementerian Keuangan RI, Adriyanto, dalam pidato utama (keynote speech) bertajuk Strengthening Regional Fiscal Resilience through the Use of ARISE, mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Bali sebagai daerah pertama di Indonesia yang mengimplementasikan ARISE.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan terobosan strategis untuk mendorong pengelolaan risiko bencana yang lebih terintegrasi, khususnya dalam memperkuat kesiapan keuangan daerah menghadapi potensi dampak bencana.

Adriyanto menyampaikan, implementasi ARISE di Bali dapat menjadi model pembelajaran bagi pemerintah daerah lainnya di Indonesia. Sebagai destinasi pariwisata dunia, Bali memiliki ketergantungan besar terhadap keberlangsungan infrastruktur, keamanan, dan aktivitas ekonomi.

Gangguan akibat bencana berpotensi menimbulkan dampak luas terhadap sektor pariwisata, perekonomian masyarakat, serta kemampuan fiskal pemerintah daerah. Karena itu, pemanfaatan ARISE diharapkan membantu pemerintah mengidentifikasi risiko lebih dini dan menyiapkan langkah antisipasi yang tepat.

Adriyanto juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat ketahanan fiskal daerah. ARISE dikembangkan melalui kerja sama Kementerian Keuangan RI, ITB, dan UNDRR sebagai instrumen pendukung analisis risiko fiskal akibat bencana.

Dalam implementasinya, BPBD memiliki peran strategis dalam penyediaan data dan analisis kebencanaan. Sementara itu, BPKAD berperan dalam perencanaan keuangan, pengalokasian anggaran, serta penyusunan strategi pembiayaan risiko bencana.

Sinergi BPBD, BPKAD, Bappeda, dan instansi terkait lainnya menjadi faktor penting agar hasil analisis ARISE dapat diterjemahkan menjadi kebijakan pembangunan dan penganggaran yang efektif.

Melalui kegiatan peningkatan kapasitas ini, Pemerintah Provinsi Bali diharapkan semakin siap mengintegrasikan analisis risiko bencana ke dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemanfaatan Dashboard ARISE secara berkelanjutan diharapkan mampu memperkuat koordinasi antarlembaga, meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, serta mendukung kebijakan fiskal yang lebih adaptif dan terukur.