DPRD Badung: Opini WTP Harus Berdampak pada Kesejahteraan Warga

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

DPRD Badung: Opini WTP Harus Berdampak pada Kesejahteraan Warga

Selasa, 9 Juni 2026, 22:40 WITA Follow

beritabali/ist/DPRD Badung: Opini WTP Harus Berdampak pada Kesejahteraan Warga.

BERITABALI.COM, BADUNG.

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Badung mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 12 tahun berturut-turut mendapat apresiasi dari Anggota DPRD Kabupaten Badung, I Gede Aryanta. Namun, ia menegaskan capaian tersebut harus diiringi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Aryanta, opini WTP merupakan indikator penting dalam tata kelola keuangan daerah, tetapi bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan.

“WTP bukanlah tujuan akhir pembangunan daerah. WTP merupakan indikator bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi, tetapi belum otomatis mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat,” jelas, Anggota DPRD Kabupaten Badung, I Gede Aryanta di Kabupaten Badung, Selasa (9/6/2026) di Badung.

Ia menilai efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seharusnya dapat diukur dari manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Aryanta menjelaskan, sejumlah indikator seperti penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, peningkatan pendapatan masyarakat, pemerataan pembangunan, hingga kualitas layanan pendidikan dan kesehatan menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah daerah.

Dengan kapasitas fiskal yang besar, Kabupaten Badung dinilai memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap anggaran yang digunakan benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Ia juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak hanya berfokus mempertahankan opini WTP setiap tahun, tetapi terus meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah serta menindaklanjuti seluruh rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Masyarakat pada akhirnya tidak hanya menilai berapa kali pemerintah meraih WTP, tetapi juga merasakan secara langsung apakah hidup mereka semakin sejahtera dari tahun ke tahun,” tutupnya.