Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Bali 2025 tercatat 88,73 dan masuk kategori tinggi. Namun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali meminta pengukuran indeks demokrasi tidak hanya berfokus pada capaian angka, tetapi juga mampu menangkap kondisi riil demokrasi di lapangan.

Hal tersebut disampaikan Anggota KPU Provinsi Bali I Gede John Darmawan dalam kegiatan Sosialisasi Piloting Project Pengukuran IDI Tingkat Kabupaten/Kota se-Bali sekaligus Bimbingan Teknis Peningkatan Pemahaman IDI Provinsi Bali Tahun 2026 di Ruang Rapat Bung Karno, Gedung Bangsa Kesbangpol Provinsi Bali, Denpasar, Kamis (24/9/2026).

Kegiatan tersebut diikuti sejumlah pemangku kepentingan terkait pengukuran IDI. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Provinsi Bali I Made Artanegara dalam sambutannya menyampaikan tren IDI Bali yang terus meningkat.

Berdasarkan paparan tersebut, IDI Bali tercatat 75,35 pada 2021, kemudian meningkat menjadi 83,31 pada 2022, 85,13 pada 2023, 88,34 pada 2024, hingga mencapai 88,73 pada 2025.

Artanegara menyebut capaian tersebut patut disyukuri. Namun, kualitas demokrasi menurutnya tidak semata-mata diukur melalui angka indeks, tetapi juga dari sejauh mana lembaga menjalankan perannya dalam melayani masyarakat dengan menjiwai kearifan lokal Sad Kerti Loka Dharma.

Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Bali Medha Wardhany kemudian memaparkan hasil pengukuran IDI 2025. Bali menempati peringkat kedua secara nasional dalam kategori tinggi dengan skor 88,73.

Pengukuran tersebut mencakup tiga aspek utama, yakni Kebebasan, Kesetaraan, dan Kapasitas Lembaga Demokrasi.

Pada aspek Kesetaraan, Indikator 8 mengenai Kesetaraan Gender yang diukur melalui Indeks Ketimpangan Gender (IKG) tercatat mencapai skor 100,00 persen. Sementara pada aspek Kebebasan, Indikator 5 mengenai Terjaminnya Hak Memilih dan Dipilih bagi Seluruh Kelompok Masyarakat memperoleh skor 91,35 persen.

Indikator tersebut antara lain diukur berdasarkan ketersediaan fasilitas tempat pemungutan suara (TPS) bagi penyandang disabilitas serta laporan kasus pelanggaran pemilu dengan sumber data dari Bawaslu RI.

Dalam kegiatan tersebut, Bali bersama Jawa Barat juga ditunjuk sebagai lokasi piloting project penghitungan IDI tingkat kabupaten/kota. Program ini diarahkan untuk menghasilkan gambaran kondisi demokrasi daerah yang lebih spesifik dan responsif.

KPU Bali Soroti Data Kesetaraan Gender

Menanggapi metodologi dan indikator pengukuran IDI, I Gede John Darmawan meminta agar indikator yang digunakan dapat menangkap realitas riil di lapangan.

Salah satunya terkait Indikator 8 mengenai Kesetaraan Gender yang memperoleh skor sempurna. John menilai angka kuantitatif tersebut belum sepenuhnya menggambarkan tantangan dalam proses kaderisasi perempuan di partai politik.

"Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kader perempuan yang benar-benar siap dan memiliki minat politik masih sangat minim akibat kendala budaya patriarki. Dari 100 caleg yang didaftarkan, sering kali hanya sedikit yang memiliki kesungguhan politis, sementara sisanya dimasukkan oleh partai semata-mata demi memenuhi kewajiban administratif kuota 30 persen perempuan. Fakta kualitatif ini harus berani dibuka dan dijadikan bahan evaluasi," ujar John.

John juga menyoroti Indikator 5 mengenai hak memilih dan dipilih. Menurutnya, angka partisipasi pemilih penyandang disabilitas di Bali perlu menjadi perhatian dalam melihat kondisi demokrasi secara lebih menyeluruh.

Data yang disampaikan KPU menunjukkan partisipasi pemilih disabilitas tercatat 20,1 persen dari total lebih dari 20.000 pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT hasil pencocokan dan penelitian (coklit).

"Meskipun partisipasi pemilih umum di Bali masuk 10 besar nasional sebesar 83,3 persen, angka partisipasi disabilitas sebesar 20,1 persen ini merupakan PR besar bersama. Kami menyarankan agar BPS tidak hanya mengambil indikator prosedural dari Bawaslu, tetapi juga mengintegrasikan data riil partisipasi pemilih dan surat suara rusak langsung dari KPU. Tujuannya agar IDI disusun berdasarkan kenyataan lapangan untuk perbaikan bersama, bukan sekadar mengejar peringkat angka semata," tegas John.

BPS Tampung Masukan KPU

Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Bali Medha Wardhany menyambut positif masukan yang disampaikan KPU Bali.

Menurut Medha, data mengenai proses penjaringan kader perempuan dan partisipasi riil pemilih disabilitas relevan untuk memperkaya interpretasi hasil indikator IDI.

Masukan serta data lapangan tersebut selanjutnya akan dibawa ke forum rekonsiliasi IDI tingkat nasional bersama BPS Pusat sebagai bahan penyempurnaan metodologi indikator IDI mendatang.

Melalui kegiatan tersebut, KPU Provinsi Bali menegaskan komitmennya untuk terus menyajikan data kepemiluan secara transparan serta memperkuat sinergi dengan BPS, Kesbangpol, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan demokrasi di Bali.