Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. 

Pernyataan tersebut diungkap Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi setelah keduanya menggelar pertemuan selama sekitar 2,5 jam di tengah memanasnya polemik dokumen pendidikan Gibran.

Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026), Prasetyo membenarkan adanya pertemuan antara Presiden dan Wakil Presiden pada Selasa pagi. Salah satu pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah niat Gibran untuk mundur dari jabatan orang nomor dua di Indonesia.

"Berkaitan dengan apakah ada pertemuan pagi hari ini antara Presiden dan Wapres, kami infokan ke seluruh masyarakat memang benar pagi hari tadi pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden," kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana, Selasa (10/11).

"Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara dalam pembicaraan itu memang pak Wapres, bersama tentunya pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA," lanjut Pras.

Meski demikian, Prasetyo meluruskan informasi yang menyebut Presiden Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mengundurkan diri. Menurutnya, Presiden justru memberikan sejumlah saran dalam pertemuan tersebut.

"Namun sekaligus juga kami luruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, dalam diskusi Presiden banyak berikan saran-saran. Dan pak Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan untuk buktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN."

Polemik Ijazah dan Tekanan Politik di DPR

Niat pengunduran diri Gibran muncul ketika polemik dokumen pendidikan yang digunakan dalam pencalonannya pada Pilpres 2024 kembali menjadi sorotan. Persoalan tersebut berkembang setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan dokumen penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Gibran.

Dalam putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Gibran yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pencalonan Pilpres 2024 tidak sah. Sementara itu, dalam pertimbangan putusannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah atau dokumen kelulusan setara SMA Gibran dari luar negeri.

Perkembangan putusan kedua lembaga peradilan tersebut kemudian memunculkan desakan politik di parlemen. Sejumlah anggota DPR RI mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

Anggota DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menyebut sekitar 50 anggota DPR dari enam fraksi telah menandatangani usulan HMP. Dokumen usulan tersebut juga telah disampaikan kepada pimpinan DPR.

Ketua DPR RI Puan Maharani membenarkan pihaknya telah menerima laporan mengenai usulan tersebut. Namun, tindak lanjutnya akan dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan konstitusi yang berlaku.

Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak konstitusional DPR sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), yang telah mengalami perubahan.

Salah satu materi yang dapat menjadi dasar penggunaan hak tersebut adalah dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, termasuk dugaan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden.

Gibran Ingin Buktikan Keabsahan Dokumen Pendidikan

Di tengah polemik tersebut, Gibran sebelumnya telah memberikan tanggapan mengenai persoalan dokumen pendidikannya. Ia menyatakan latar belakang pendidikannya memungkinkan dirinya melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana di Singapura.

"Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura," kata Gibran, Rabu (7/10).

Dalam pertemuan dengan Prabowo, Gibran juga disebut meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Dengan demikian, pernyataan Mensesneg mengenai niat pengunduran diri Gibran menjadi perkembangan baru di tengah polemik hukum dan dinamika politik di DPR. Namun, keterangan Istana tersebut masih sebatas penyampaian niat, bukan pengumuman bahwa Gibran telah resmi mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. (sumber: cnnindonesia.com)