Provinsi Bali mendapat penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI atas kontribusi teraktif dalam mendukung pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2026.

Penghargaan tersebut diterima langsung Gubernur Bali Wayan Koster dalam peluncuran Indeks Integritas Pendidikan 2026 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (6/10/2026).

Penghargaan diberikan sebagai apresiasi atas dukungan dan kecepatan Pemerintah Provinsi Bali dalam menyediakan data SPI Pendidikan 2026. Ketua KPK RI Komjen Pol. (Purn.) Setyo Budiyanto menyebut kontribusi Bali dapat menjadi contoh bagi pemerintah daerah lainnya.

“Kita harap gubernur daerah lain bisa mengikuti apa yang sudah baik dilakukan seperti Gubernur Bali, yang kontribusinya dalam kecepatan mengirimkan data ini luar biasa. Jadi, yang tercepat dalam penyediaan data dan patut menjadi contoh bagi daerah lain,” ujar Setyo Budiyanto.

Indeks Integritas Pendidikan Bali 74,08

Setyo menjelaskan SPI Pendidikan merupakan instrumen untuk memetakan kondisi integritas di lingkungan pendidikan. Penilaian tersebut mencakup karakter peserta didik, ekosistem pendidikan, serta tata kelola.

Pelaksanaan SPI Pendidikan 2026 melibatkan lebih dari 45 ribu satuan pendidikan dan sekitar 951 ribu responden di seluruh Indonesia.

Peluncuran Indeks Integritas Pendidikan 2026 juga menjadi momentum untuk memperkuat budaya antikorupsi sejak lingkungan pendidikan. Menurut Setyo, integritas tidak hanya berkaitan dengan pencegahan korupsi, tetapi juga harus dibangun melalui kebiasaan jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan adil.

Penerapan nilai tersebut dapat dimulai dari lingkungan sekolah, seperti tidak menyontek, tidak memalsukan tugas, tidak memberikan contekan, tidak memanipulasi nilai, berani mengakui kesalahan, menghormati hak orang lain, hingga menggunakan fasilitas sekolah secara bertanggung jawab.

“Sekolah yang mengajarkan kejujuran harus menerapkannya dalam proses pembelajaran dan penilaian,” tegasnya.

Plh. Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Dian Novianthi kemudian memaparkan hasil SPI Pendidikan 2026 di hadapan sejumlah menteri dan kepala daerah.

Survei tersebut menjadi instrumen untuk memetakan kondisi integritas pendidikan sekaligus mendorong terbentuknya sumber daya manusia dan ekosistem pendidikan yang berintegritas.

Berdasarkan hasil SPI Pendidikan 2026, Indeks Integritas Pendidikan Provinsi Bali mencapai 74,08 dan masuk kategori Adaptif.

Buleleng Raih Skor Tertinggi

Di tingkat kabupaten/kota, Buleleng mencatat skor tertinggi dengan nilai 79,06. Tabanan berada di posisi berikutnya dengan skor 78,85, disusul Bangli 77,39 dan Klungkung 77,09.

Selanjutnya, Karangasem mencatat skor 76,93, Denpasar 76,92, Gianyar 76,52, Jembrana 76,40, dan Badung 76,26.

Jika dihitung secara rata-rata sederhana, skor sembilan kabupaten/kota di Bali mencapai 77,27.

Lima daerah masuk kategori Adaptif, yakni Karangasem, Denpasar, Gianyar, Jembrana, dan Badung. Sementara Buleleng, Tabanan, Bangli, dan Klungkung berada dalam kategori Korektif.

Capaian tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk memperkuat budaya integritas dan tata kelola pendidikan, sekaligus mendorong pemerataan peningkatan integritas pendidikan di seluruh wilayah Bali.

KPK selanjutnya akan melanjutkan diseminasi hasil, temuan, dan rekomendasi SPI Pendidikan 2026 sebagai bagian dari upaya mendorong tindak lanjut serta perbaikan tata kelola pendidikan.

Koster: Pendidikan Antikorupsi Harus Diperkuat

Bagi Pemerintah Provinsi Bali, penghargaan KPK tersebut menjadi dorongan untuk memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem pendidikan yang berintegritas dan berbudaya antikorupsi.

Gubernur Bali Wayan Koster menilai penanaman nilai kejujuran melalui pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang harus dilakukan secara konsisten.

“Pendidikan antikorupsi harus terus kita dukung dan perkuat. Nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab harus ditanamkan sejak dini, sehingga menjadi karakter dalam kehidupan sehari-hari,” ungkap Koster.

Koster menekankan pembangunan pemerintahan yang bersih memiliki keterkaitan erat dengan pembentukan karakter sejak bangku sekolah. Nilai integritas diharapkan tetap melekat ketika peserta didik memasuki dunia kerja, menjalankan pelayanan publik, maupun mengemban tanggung jawab pemerintahan.