Akun
guest@beritabali.com

Beritabali ID: —


Langganan
logo
Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium




UMK Jembrana 2027 Diusulkan Rp4,58 Juta

Jumat, 20 November 2026, 23:29 WITA Follow
Beritabali.com

beritabali/ist/UMK Jembrana 2027 Diusulkan Rp4,58 Juta.

IKUTI BERITABALI.COM DI GOOGLE NEWS

BERITABALI.COM, JEMBRANA.

Dewan Pengupahan Kabupaten Jembrana menyepakati usulan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2027 sebesar Rp4.585.286. Angka tersebut akan diajukan kepada Gubernur Bali untuk ditetapkan dan direncanakan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Jembrana pada Jumat (20/11/2026) siang. Rapat digelar sebagai tindak lanjut surat dari Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali.

Pembahasan melibatkan unsur tripartit, mulai dari perwakilan pemerintah daerah, Badan Pusat Statistik (BPS), akademisi, pengawas ketenagakerjaan, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), hingga serikat pekerja.

Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Jembrana, Sukirman, menjelaskan usulan UMK sebesar Rp4.585.286 setara dengan 81,81 persen dari nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Provinsi Bali sebesar Rp5.506.481.

Menurutnya, SPSI awalnya mengusulkan agar UMK Jembrana menyamai nilai KHL provinsi. Namun, usulan tersebut kemudian disesuaikan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kemampuan perusahaan.

"Kami mempertimbangkan masukan dari Apindo soal kemampuan perusahaan dan data pengangguran di Jembrana yang mencapai sekitar 12,59 persen menurut BPS. Dari hasil diskusi itu, kami mengusulkan angka Rp4.585.286 dan astungkara disepakati untuk diajukan ke gubernur," kata Sukirman saat dikonfirmasi usai rapat.

Sukirman menambahkan, penetapan usulan tersebut berpedoman pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan Pasal 134 sampai 141. Mengacu pada Pasal 140 ayat 5, besaran UMK kabupaten wajib ditetapkan lebih tinggi dibandingkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali yang berada di kisaran Rp4.559.000.

Ia menilai kesepakatan tersebut juga menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja. Upaya perlindungan tenaga kerja di Jembrana turut didukung Peraturan Daerah (Perda) Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal Kabupaten Jembrana.

"Setiap kemufakatan yang diambil adalah buah dari komunikasi dan koordinasi yang baik di dalam lembaga tripartit bersama Disnaker dan Apindo. Jika nantinya ada kekurangan dalam pelaksanaan di lapangan, akan kami sampaikan melalui forum Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit demi hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Kalau hubungan industrial kondusif, investor tentu akan tertarik datang berinvestasi ke Jembrana," imbuhnya.

Usulan UMK Jembrana 2027 tersebut direncanakan berlaku efektif mulai 1 Januari 2027. Ketentuan upah minimum ini ditujukan bagi pekerja lajang di perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 10 orang, sehingga tidak mengikat bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Bagi perusahaan non-UMKM yang tidak mampu membayar upah sesuai ketentuan, pemerintah memberikan ruang untuk mengajukan penangguhan atau peninjauan ulang kepada gubernur sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan.

Pengajuan tersebut harus disertai kesepakatan bersama dengan para pekerja serta hasil pemeriksaan keuangan dari auditor independen.

Beritabali.com

Berlangganan BeritaBali
untuk membaca cerita lengkapnya

Lanjutkan

Editor: Redaksi

Reporter: bbn/jbr



Simak berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Ikuti saluran Beritabali.com di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru seputar Bali.
Ikuti kami