Kejaksaan Negeri (Kejari) Karangasem menetapkan tiga tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Klungah, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem. 

Ketiganya diduga terlibat dalam penyimpangan pemberian pinjaman yang menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp950 juta.

Tiga tersangka tersebut masing-masing berinisial IWD (53) asal Klungkung, IWJ (47) asal Bangli, dan MNA alias INJ (57) asal Sidemen. Ketiganya merupakan pihak penerima kredit yang diduga terlibat dalam penyimpangan pemberian pinjaman di LPD Kelungah.

Kajari Karangasem, Kusufi Esti Ridliani, mengungkapkan ketiga tersangka langsung ditahan pada Kamis (12/11/2026). Penahanan dilakukan selama 20 hari, terhitung mulai 12 November hingga 1 Desember 2026, di Lapas Kelas IIB Karangasem.

Pengembangan perkara ini menjadi babak baru dalam pengusutan dugaan korupsi LPD Klungah. Sebelumnya, kasus tersebut telah menjerat mantan Kepala LPD dan seorang nasabah asal Gianyar. Dalam perkembangan terbaru, penyidik turut menelusuri dugaan keterlibatan pihak penerima fasilitas kredit bermasalah.

Berdasarkan hasil penyidikan, ditemukan sejumlah dugaan penyimpangan dalam proses pemberian kredit. Di antaranya pelanggaran batas maksimum pemberian kredit, ketentuan wilayah pelayanan, prinsip kehati-hatian, hingga persyaratan administrasi. Kusufi menjelaskan, masing-masing tersangka diduga memiliki peran berbeda dalam perkara tersebut.

IWD diduga memperoleh kredit sebesar Rp300 juta untuk pembayaran tanah. Ia juga diduga mengarahkan dua pihak lainnya untuk mengajukan kredit masing-masing Rp250 juta. Dana tersebut diduga digunakan untuk mengambil alih utangnya melalui pembelian bagian tanah yang sebelumnya menjadi jaminan kredit.

Sementara itu, IWJ diduga memperoleh kredit Rp250 juta dengan menggunakan tanah yang hendak dibeli sebagai jaminan. Dana pinjaman tersebut digunakan untuk pembayaran tanah, biaya administrasi, pengurusan sertifikat, serta kepentingan pribadi. Namun, kredit tersebut akhirnya mengalami kemacetan.

Adapun MNA alias INJ diduga bersama seorang pihak berinisial IWD bersepakat mengajukan kredit sebesar Rp400 juta dengan menggunakan nama istrinya. Kredit tersebut kemudian mengalami kemacetan hingga jatuh tempo.

Selain dugaan penyimpangan pemberian kredit, penyidik juga menemukan indikasi lain yang menjadi pertimbangan penahanan. Di antaranya dugaan pemberian keterangan tidak sesuai fakta saat pemeriksaan serta upaya memengaruhi saksi.

"Penahanan dipandang perlu untuk kepentingan penyidikan sekaligus memperlancar proses penanganan perkara," ungkap Kusufi.

Berdasarkan laporan penghitungan kerugian keuangan negara oleh akuntan publik, kerugian yang dikaitkan dengan ketiga tersangka mencapai Rp950 juta. Nilai tersebut merupakan bagian dari total kerugian dalam perkara dugaan korupsi LPD Desa Adat Kelungah yang mencapai Rp2.694.053.170 atau sekitar Rp2,69 miliar.

Atas dugaan perbuatannya, ketiga tersangka dijerat Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c KUHP, serta ketentuan Pasal 18 UU Tipikor dan UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.