Polemik pemberhentian sejumlah pengurus Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Pertina) Bali memasuki babak baru. 

Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bali menegaskan bahwa keputusan pemberhentian sejumlah pengurus Pengprov maupun Ketua Pengkab/Pengkot oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Pertina Bali, Pino Bahari, dinilai tidak sesuai dengan batas kewenangan yang tertuang dalam Surat Keputusan (SK) penunjukan Plt.

KONI Bali bahkan memastikan akan segera memanggil Pino Bahari untuk meminta klarifikasi atas kebijakan pemberhentian tersebut. Penegasan ini sekaligus memperkuat kedudukan pengurus Pertina Bali yang diberhentikan secara sepihak, khususnya kepengurusan Pengkab/Pengkot yang menurut KONI Bali tidak boleh mengalami perubahan hingga terselenggaranya Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa (Musorprovlub).

Sikap tersebut disampaikan setelah jajaran pengurus Pengprov, Pengkab, dan Pengkot Pertina Bali mendatangi Kantor KONI Bali, Jumat (13/11/2026), untuk menyerahkan surat keberatan atas sejumlah SK pemberhentian yang diterbitkan Plt Ketua Pertina Bali.

Kedatangan mereka turut didampingi puluhan atlet tinju Bali yang berharap persoalan organisasi tidak mengganggu kelangsungan pembinaan dan prestasi olahraga.

KONI Bali: Plt Tidak Boleh Melampaui Kewenangan

Sekretaris Umum KONI Bali, I Ketut Jagra Sunu, menegaskan bahwa setiap tindakan Plt Ketua Pertina Bali wajib berpedoman pada SK penunjukan yang diterbitkan Pengurus Besar (PB) Pertina.

Menurutnya, mandat utama Plt adalah menjalankan roda organisasi sekaligus mempersiapkan pelaksanaan Musorprovlub, bukan melakukan perubahan kepengurusan di luar kewenangan yang diberikan.

“Kita akan segera memanggil Ketua Plt untuk minta klarifikasinya atas pemberhentian beberapa tokoh-tokoh atau ketua-ketua Pengkab/Pengkot dan pengurus provinsi untuk kita bisa dengarkan, dan setelah itu apa yang bisa kita arahkan supaya kembali kepada semangat daripada SK Plt tersebut, supaya nantinya itu bermuara kepada Musorprovlub Pertina Bali,” jelas Jagra Sunu.

Ia secara khusus menegaskan bahwa susunan kepengurusan Pertina di tingkat kabupaten/kota seharusnya tidak mengalami perubahan sampai Musorprovlub dilaksanakan.

“Jadi kalaupun ada pemberhentian, di mata kita itu tidak sesuai dengan SK Plt yang kita terima. Begitu,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menjadi penegasan penting bahwa kewenangan seorang Plt tidak dapat ditafsirkan secara bebas, apalagi digunakan untuk mengambil keputusan strategis yang berpotensi mengubah struktur organisasi sebelum terbentuknya kepengurusan definitif.

Pengurus yang Diberhentikan Memiliki Dasar Kuat untuk Menolak

Sekretaris Umum Pertina Bali, Made Murtika Sasmara Putra, menyatakan bahwa keputusan pemberhentian sejumlah pengurus Pengprov maupun Ketua Pengkab/Pengkot Denpasar, Badung, dan Klungkung patut dipersoalkan karena dinilai tidak memenuhi mekanisme organisasi.

Menurutnya, kepengurusan yang terbentuk melalui mekanisme organisasi yang sah tidak dapat begitu saja diberhentikan hanya berdasarkan keputusan sepihak seorang pejabat sementara.

“Kami tegaskan bahwa seluruh pengurus yang terdampak SK pemberhentian sepihak tersebut tetap sah menjabat dan menjalankan tugas organisasi sebagaimana mestinya. Prosedur organisasi tidak bisa diterobos secara sepihak tanpa mekanisme rapat dewan pembina atau mekanisme sidang organisasi yang sah,” tegas pria yang akrab disapa Kadek Putra tersebut.

Ia menilai persoalan ini bukan sekadar perbedaan pandangan antarpengurus, melainkan menyangkut prinsip mendasar tata kelola organisasi, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap mandat kepengurusan yang telah terbentuk secara sah.

“Yang kami perjuangkan bukan kepentingan jabatan atau pribadi, melainkan tegaknya aturan organisasi. Tidak boleh ada kewenangan yang dijalankan melampaui mandat, apalagi sampai mengorbankan stabilitas organisasi dan pembinaan atlet,” demikian penegasan sikap pengurus yang mengajukan keberatan.

Para pengurus yang terdampak juga meminta agar setiap keputusan organisasi dikembalikan pada ketentuan AD/ART, Peraturan Organisasi, dan SK penunjukan Plt yang berlaku.

Bidang Hukum KONI Bali Soroti Batas Kewenangan Plt

Ketua Bidang Hukum dan Etika KONI Bali, Fredik Billy, menjelaskan bahwa kewenangan Plt Ketua Pertina Bali harus dibaca secara tegas berdasarkan SK yang diterbitkan PB Pertina.

Menurutnya, tugas yang diberikan kepada Plt adalah menjalankan organisasi dan mempersiapkan Musorprovlub. Dalam SK tersebut, Plt tidak diberikan kewenangan untuk mengganti kepengurusan yang sudah ada.

Dengan demikian, setiap keputusan pemberhentian harus diuji berdasarkan kewenangan pejabat yang menerbitkannya, prosedur yang ditempuh, serta kesesuaiannya dengan ketentuan organisasi.

Fredik menjelaskan bahwa para pengurus yang merasa dirugikan berhak mengajukan keberatan secara resmi kepada PB Pertina dengan tembusan kepada KONI Bali.

KONI Bali menghormati kewenangan PB Pertina untuk menyelesaikan persoalan internal tersebut. Namun, KONI Bali tetap memiliki kepentingan untuk memastikan polemik kepengurusan tidak mengganggu pembinaan atlet dan keberlangsungan organisasi olahraga di Bali.

KONI Bali Ingatkan: Jangan Jadikan Organisasi sebagai Ajang Kepentingan

Anggota Bidang Pembinaan Prestasi KONI Bali, Ardy Ganggas, turut memberikan perhatian serius terhadap polemik yang terjadi.

Ia mengingatkan bahwa setiap keputusan organisasi harus dijalankan dalam koridor hukum dan batas kewenangan yang telah ditetapkan.

“Teman-teman sekarang tenang saja. Kami sudah membaca dengan seksama diktum-diktum SK Plt Pak Pino dan Sekretarisnya Charlie. Kami sudah ingatkan berkali-kali kepada mereka agar bertindak sesuai koridor hukum dan batas kewenangan tersurat,” ungkap Ardy.

Ardy bahkan menyebut bahwa KONI Bali telah mengagendakan pemanggilan terhadap Plt Ketua Pertina Bali karena langkah yang ditempuh dinilai telah keluar dari ketentuan yang tertuang dalam SK penunjukan.

“Pak Sekum sudah mengagendakan secepatnya memanggil Plt karena pergerakannya sudah keluar dari jalur tersurat dalam SK,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa atlet dan pelatih tidak boleh menjadi korban dari polemik kepengurusan.

“Mengenai atlet PON/bela diri, Pak Sekum dan jajaran sudah menegaskan, atlet yang telah ditentukan secara definitif tidak boleh diganti atau diubah!” ujarnya.

Penegasan tersebut menjadi pengingat bahwa organisasi olahraga seharusnya menjadi wadah pembinaan dan pencapaian prestasi, bukan justru tersandera oleh perselisihan kewenangan di tingkat kepengurusan.

Musorprovlub Harus Menjadi Jalan Penyelesaian, Bukan Alasan Perombakan Sepihak

Wakil Ketua I Pertina Bali, Maryoto Subekti, mendorong agar pelaksanaan Musorprovlub segera dilakukan sesuai ketentuan organisasi.

Menurutnya, pembentukan kepengurusan definitif melalui forum organisasi yang sah merupakan langkah penting untuk mengakhiri polemik sekaligus mengembalikan stabilitas Pertina Bali.

Persoalan pemberhentian pengurus di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota harus diselesaikan melalui mekanisme organisasi dan kajian hukum yang objektif, bukan dengan keputusan sepihak yang justru menimbulkan persoalan baru.

Dengan demikian, Musorprovlub diharapkan menjadi forum demokratis untuk menentukan kepemimpinan Pertina Bali secara sah, transparan, dan sesuai AD/ART.

SK Pemberhentian Dipersoalkan, PB Pertina Diminta Bertindak Objektif

Diketahui, pada 3 November 2026, Plt Ketua Pertina Bali Pino Bahari menerbitkan sejumlah SK pemberhentian terhadap pengurus provinsi maupun kabupaten/kota.

Sejumlah keputusan yang dipersoalkan antara lain SK Nomor 19/SK/PERTINA-BALI/XI/2026 terkait Ketua Pertina Badung, SK Nomor 18/SK/PERTINA-BALI/XI/2026 terkait Ketua Pertina Denpasar, SK Nomor 17/SK/PERTINA-BALI/X/2026 terkait Wakil Ketua IV Pertina Bali, serta SK Nomor 13/SK/PERTINA-BALI/X/2026 terkait Ketua Pengkab Pertina Klungkung.

Selain itu, pemberhentian sejumlah pengurus inti Pengprov Pertina Bali juga menjadi bagian dari keberatan yang disampaikan kepada KONI Bali.

Sejumlah pengurus yang terdampak berharap PB Pertina dapat melakukan evaluasi secara objektif terhadap keputusan Plt, termasuk menilai kesesuaian tindakan tersebut dengan mandat yang diberikan melalui SK penunjukan. Sebab, menurut mereka jabatan Plt pada hakikatnya merupakan mandat sementara yang memiliki batas kewenangan, bukan legitimasi untuk melakukan perombakan organisasi secara sepihak.

Sikap KONI Bali menjadi pengingat bahwa setiap keputusan organisasi harus berpijak pada aturan, bukan semata-mata kehendak pemegang jabatan. Kini, perhatian tertuju pada langkah PB Pertina dan hasil klarifikasi KONI Bali terhadap Pino Bahari. Yang harus ditegakkan bukan kehendak individu, melainkan aturan organisasi. Yang harus dilindungi bukan kepentingan jabatan, melainkan keberlangsungan pembinaan atlet dan masa depan prestasi tinju Bali.

Sebab, organisasi yang kuat bukan dibangun dengan kekuasaan tanpa batas, melainkan dengan kepatuhan terhadap aturan, penghormatan terhadap mekanisme, dan tanggung jawab atas setiap keputusan.